TEMPO.CO, Jakarta - Loyalis Jokowi menyangsikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar tulus memberikan masukan kepada calon presiden dari PDI Perjuangan itu. Menurut Koordinator Nasional PDIP Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi, publik mesti melihat bahwa SBY sedang tak sebagai presiden ketika melontarkan kritik pada masa pemilihan umum ini.
"SBY adalah Ketua Umum Partai Demokrat, kompetitor PDIP dan partai-partai lain dalam Pemilu 2014,” kata mantan aktivis UI 98 ini kepada Tempo, Selasa, 8 April 2014. “Setiap pernyataan yang keluar dari SBY adalah pernyataan ketua umum partai."
Budi menanggapi pernyataan juru bicara Demokrat, Rachlan Nashidik, bahwa Jokowi tak perlu bereaksi berlebihan menyikapi masukan dari SBY. “Pak Jokowi tidak perlu sensitif,” kata Rachlan Nashidik kepada Tempo pada Selasa, 8 April 2014. Menurut dia, SBY bermaksud mengingatkan Gubernur DKI Jakarta itu agar mendengarkan aspirasi rakyat, termasuk soal keraguan bahwa Jokowi mudah didikte. Pernyataan SBY itu dimuat beberapa hari lalu di laman resmi Sekretariat Negara.
Budi menjelaskan kubu SBY boleh saja menyatakan bermaksud memberikan saran. Namun, dalam suasana pemilu, setiap kritik terhadap lawan politik berarti serangan politik. Penggembosan terhadap pengaruh Jokowi dan PDIP ini pun terus digulirkan setelah sebelumnya dimunculkan kampanye “Jokowi Yes, PDIP No” dan Presiden Boneka.” (Baca juga: Ada Jokowi, Media Asing: Pemimpin Tua Beristirahat)
Namun ia yakin serangan itu justru akan menambah simpati publik. “Rakyat sangat cerdas menilai semua ini," ujar Budi.
JOBPIE SUGIHARTO
Terpopuler
4 Spekulasi Jejak MH370 Tak Terpantau Radar TNI
Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan
Zona Pencarian MH370 Pindah Lokasi
Bersaksi untuk Andi Mallarangeng, Adhyaksa Kesal
Ini Penyebab Agnes Terlihat seperti Memakai Popok
Berita terkait
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi
1 jam lalu
Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
3 jam lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaPria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana
3 jam lalu
Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaMusa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024
4 jam lalu
Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.
Baca SelengkapnyaBerita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen
4 jam lalu
Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?
5 jam lalu
Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?
Baca SelengkapnyaRelawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?
5 jam lalu
Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?
Baca SelengkapnyaApa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
6 jam lalu
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca SelengkapnyaAgar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang
6 jam lalu
Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaTidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai
6 jam lalu
Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.
Baca Selengkapnya