TEMPO.CO, Kupang – Setelah insiden pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kediaman Ketua DPRD Sumba Barat Daya, aparat memperketat penjagaan keamanan. Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur, secara khusus mengirimkan satu satuan setingkat kompi (SSK) guna membantu mengamankan proses pemilihan umum. (Baca: 9 April Polisi Tambah Personel di Aceh dan Papua)

"Pasukan diberangkatkan dengan kapal milik TNI Angkatan Laut," kata Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Brigadir Jenderal TNI Achmad Yuliarto kepada wartawan di Kupang, Selasa, 8 April 2014.

Menurut Achmad, selain bertugas menjaga keamanan, TNI juga bakal membantu KPU mendistribusikan logistik pemilu hingga daerah-daerah terpencil di Sumba Barat Daya. "Untuk distribusi logistik, kami masih menunggu permintaan dari penyelenggara pemilu," katanya.

Kendati dilakukan pengerahan pasukan, kondisi keamanan di Sumba Barat Daya dilaporkan kondusif. Setelah pembakaran kantor KPU pada 28 Maret 2014, Polri juga telah mengirim satu SSK Brimob dari Kelapa Dua, Depok, ke Sumba Barat Daya.

Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kombes (Purn) Alfons Loemau, mengatakan kekisruhan politik di Sumba Barat Daya masih terkait dengan pemilu kepala daerah (pilkada) lalu yang diduga dimainkan oleh para elite politik. Namun dia enggan menyebutkan elite politik yang menjadi aktor kekisruhan di daerah itu. "Ini sebenarnya pertempuran di antara elite politik sehingga rakyat dikorbankan," katanya.

Padahal, menurut dia, sudah jelas bahwa proses pilkada di daerah itu telah dicurangi. Bahkan KPU setempat dinilai mengirimkan surat palsu ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan diputuskan MK sesuai surat palsu itu. "Masalah ini sedang diselidiki oleh Mabes Polri," kata mantan pengajar hukum di akademi kepolisian ini.

YOHANES SEO

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah
Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum
Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY