Studio dadakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota. Tempo/Atmi Pertiwi.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi soal pesan berantai yang menyebut dirinya bakal jadi tersangka kasus pengadaan bus Transjakarta. Jokowi mengakui sudah biasa menghadapi kampanye hitam.
"Politik-politik seperti itu biasa," kata Jokowi di Balai Kota, Senin, 7 April 2014. Menurut dia, serangan semacam itu biasa dilancarkan pada tahun politik. "Dalam situasi seperti ini semuanya dipakai untuk men-downgrade atau menurunkan tingkat saya." (Baca: Jokowi, Capres Paling Banyak Diberitakan Negatif)
Sejak akhir pekan lalu, beredar pesan di situs media sosial berjudul "KPK & PPATK BERGERAKLAH!!" Pesan ini menyebutkan bahwa DKI Jakarta harus merelakan gubernurnya menjadi tersangka kasus pembelian bus Transjakarta.
Menurut pesan itu, KPK dan Kejaksaan Agung telah mendapatkan bukti aliran dana dari Kepala Dinas Perhubungan ke rekening Bimo Putranto. Bimo, mantan tim sukses Jokowi di Solo pada 2005, disebut menerima ratusan miliar rupiah dari dua tersangka.
Bimo disebut menyerahkan puluhan miliar ke rekening anak tertua Jokowi dan membayarkan tim media sosial Rp 40 miliar ke koordinator yang merupakan mantan wartawan Detik dan seorang reporter stasiun televisi. Bimo juga disebut memberikan langsung Rp 20 miliar kepada pengurus PDI Perjuangan berinisial serta dan membelikan mobil dan rumah kepada reporter cantik TVRI atas perintah Jokowi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
