Masa Tenang Kampanye Rawan Politik Uang  

Reporter

Editor

Harun Mahbub

Senin, 7 April 2014 12:00 WIB

Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro

TEMPO.CO, Samarinda - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menerima tiga laporan adanya aksi bagi-bagi uang oleh calon anggota legislatif pada hari pertama masa tenang. Aksi politik uang di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, itu segera dicegah.

Komisioner Panwaslu Nunukan Divisi Pengawasan, Abdul Rahman, mengatakan ada dua metode yang dilakukan pembagian uang. "Mendatangi rumah-rumah warga atau mengumpulkan orang di satu rumah," katanya, Senin, 7 April 2014.

Dia tak bersedia menyebut nama caleg dan nama partai yang telah diidentifikasi akan membagikan uang kepada para pemilih. Pertimbangannya, sesuai etika Panwaslu tak boleh menyebut identitas sebelum melangkah ke ranah hukum.

Memasuki masa tenang, Rahman mengingatkan, aksi bagi-bagi duit bakal marak terjadi dilakukan oleh para caleg. Panwaslu Nunukan telah memasukkan pencegahan ini sebagai agenda kerja selama memasuki masa tenang. (Baca : Begini Cara Atiqah Hasiholan Hadapi Serangan Fajar)

Selama pelaksanaan kampanye hingga kini Panwaslu tak mencatat adanya pelanggaran pemilu yang bersifat pidana. Pelanggaran yang terjadi di Nunukan seluruhnya pelanggaran administrasi, seperti pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. "Kami sudah menyita sekitar 400 lembar alat peraga kampanye," kata dia. (Baca : Olga Lidya Foto Pelaku 'Serangan Fajar' )

FIRMAN HIDAYAT

Terpopuler
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah
Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum
Sebelas Pengamat AS Awasi Pemilu KBRI Washington

Berita terkait

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

8 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya