SBY Diminta Tindak Lanjuti Ancaman Fisik Capres  

Reporter

Editor

Hari prasetyo

Jumat, 4 April 2014 05:15 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyalami pengunjuk rasa dari Aliansi Warga Jakarta ketika melakukan aksi di depan Balaikota, Jakarta (1/4). Dalam aksinya mereka mendukung pencalonan Jokowi maju menjadi capres. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, menegaskan pemerintah harus menindaklanjuti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai ancaman fisik terhadap calon presiden tertentu.

"Saya ingin menggarisbawahi soal pernyataan Presiden SBY soal ancaman fisik terhadap capres tertentu. Saya kira itu sebuah pernyataan yang harus ditindaklanjuti dengan langkah yang nyata, khususnya dalam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada capres," kata Jokowi--sapaan akrab Joko Widodo--saat peluncuran Media Center Pemenangan Jokowi di Menteng, Kamis, 3 April 2014.

Jokowi menilai pernyataan Presiden SBY tersebut memiliki dasar yang kuat sehingga harus ditindaklanjuti. Sebelumnya SBY mengatakan tidak mungkin ancaman keamanan tersebut tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk memicu spekulasi. "Saya kira kalau yang menyampaikan itu adalah presiden pasti punya data dan sumber info yang kuat. Oleh sebab itu, perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata," kata Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan sejauh ini belum menerima ancaman fisik seperti yang dilontarkan Presiden SBY. Menurut Jokowi, ancaman yang dilontarkan SBY kali ini berbeda konteks dengan ancaman yang pernah ia terima terdahulu, seperti ban mobil yang disilet ataupun perahu yang hampir meledak dan terbakar. "Sampai saat ini belum ada ancaman yang berkaitan dengan proses pemilu. Selama proses pemilu, semoga tidak ada," kata Jokowi.

Anggota Tim Pemenangan Jokowi, Andi Widjajanto, menyatakan pihaknya sejauh ini belum mendeteksi adanya ancaman bagi Jokowi. Menurut dia, selama kampanye, Jokowi masih leluasa bergerak ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. PDIP dan Jokowi meminta penjelasan lebih terbuka mengenai ancaman yang dimaksud SBY. Menurut dia, penjelasan mengenai hal itu akan menjamin keamanan bagi capres-capres yang bertarung dalam pemilu.

"Kami minta penjelasan yang lebih elaboratif soal ancaman seperti apa. Jadi, kami dan capres-capres lain mengetahui bentuk ancamannya. Info dari intelijen, kan, dibahas tertutup. Ketika dibuka ke publik, maka presiden harus melakukan langkah-langkah biar capres aman dan rakyat juga tidak dibuat genting," kata Andi.

ANANDA TERESIA





Berita Terpopuler
Sering Marah-marah, Berapa Tensi Ahok?

Begini Cara Ahli Jerman Cuci Monas

Ahok: Setelah 22 Tahun, Akhirnya Monas Dibersihkan

Berita terkait

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

59 menit lalu

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Bogor untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negar

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 jam lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

2 jam lalu

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

2 jam lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

3 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

3 jam lalu

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

4 jam lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

4 jam lalu

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

5 jam lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

5 jam lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya