Sejumlah kendaraan melintas di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dipasangi spanduk caleg dan bendera partai di Lenteng Agung, Jakarta (23/3). Pemasangan alat peraga kampanye di JPO merupakan bentuk pelanggaran berkampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 yang melarang pemasangan atribut partai atau caleg di sarana umum. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO,Jakarta - Anggota koalisi masyarakat sipil Bersih 2014, Abdullah Dahlan, mengungkapkan sejumlah indikator untuk menentukan para calon legislator yang layak dipilih. Menurut dia, para calon wakil rakyat harus tidak terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, dan korupsi. (Baca: Bingung Pilih Caleg? Ini Tips Dari Jari Ungu).
"Ini bisa menjadi alat verifikasi buat pemilih," katanya kepada Tempo, Kamis, 3 April 2014. Selain itu, kata Abdullah, siapa pun yang disebut terlibat dalam kasus korupsi tetap tak layak dipilih. Walau belum ditetapkan sebagai tersangka, mereka tetap tak layak menjadi pilihan politik. (Baca: Mahasiswa Protes Sosialisasi Caleg Jadi Kampanye).
Menurut Abdullah, Bersih 2014 menentukan indikator tersebut karena tak bisa merangkum semua calon legislator dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat. Abdullah meminta masyarakat di daerah lebih proaktif melacak rekam jejak calon legislator yang bertarung di daerah pemilihan mereka.
Toh, kata dia, sudah ada daftar calon legislator yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. "Tidak mungkin kami merangkum seluruh caleg dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Kami ingin ini menjadi gerakan nasional," kata Abdullah. (Baca juga: Cara Olga Lidya Pilih Caleg Favorit).
Bersih 2014 yang diluncurkan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Indonesia Corruption Watch, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada 23 Maret 2014 baru merilis 60 nama calon legislator yang dianggap bersih dan layak pilih. Namun puluhan calon wakil rakyat itu baru mereka yang berupaya menduduki kursi DPR. Bersih 2014 mengaku kesulitan memperoleh informasi tentang para calon legislator di tingkat daerah.
