Sejak Deklarasi Capres, Elektabilitas Jokowi Turun  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 3 April 2014 10:55 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyalami pengunjuk rasa dari Aliansi Warga Jakarta ketika melakukan aksi di depan Balaikota, Jakarta (1/4). Dalam aksinya mereka mendukung pencalonan Jokowi maju menjadi capres. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) menyatakan elektabilitas calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, memang belum tertandingi hingga saat ini. Namun pasca-dideklarasaikan sebagai calon presiden pada 14 Maret lalu, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu malah turun.

"Dari 31,8 persen responden yang memilih Jokowi pada Februari 2014, turun menjadi 29, 8 persen responden pada Maret lalu," ujar Agus Herta, peneliti dari Pusat Data Bersatu, saat memaparkan hasil survei lembaganya di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu, 2 April 2014. (Baca: Jokowi: Tak Dikawal pun Saya Merasa Aman).

Menurut Agus, perbandingan elektabilitas Jokowi itu berdasarkan survei PDB pada Februari 2014 dengan metodologi serupa. Namun ia menyatakan belum bisa mendeteksi penyebab turunnya elektabilitas Jokowi setelah dideklarasikan. "Kami belum sepenuhnya melakukan penelitian tentang itu," ucapnya. (Baca: Ini Cara Jokowi Menggaet Ibu Rumah Tangga).

Meski begitu, Jokowi memiliki elektabilitas jauh di atas rata-rata calon presiden lainnya. Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra, berada di urutan kedua dengan elektabilitas 11,6 persen. Artinya, Prabowo harus mendapat 18 persen dukungan bila ingin mengejar Jokowi. Bila dibandingkan dengan hasil survei Prabowo pada Februari, yakni 12,8 persen, terjadi penurunan pada Maret ini lebih 1 persen. (Baca: Nyaris Separuh Pemilih Inginkan Jokowi Presiden).

Jokowi tetap unggul lantaran responden menilai mantan Wali Kota Solo itu merupakan tokoh pembawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Adapun tokoh yang digadang menjadi calon presiden di bawah Jokowi dan Prabowo adalah Wiranto dengan elektabilitias 5,0 persen, Dahlan Iskan 3,8 persen, Aburizal Bakrie 3,7 persen, Mahfud Md. 3,0 persen, dan Jusuf Kalla 3,0 persen. (Baca: Ternyata, Pemilih Ibu-ibu Tak Suka Rhoma Irama)

PDB menggelar survei pada 7-14 Maret 2014 dengan 1.500 responden. Responden yang didominiasi masyarakat wilayah perkotaan atau kelas menengah itu diwawancara melalui telepon. Nomor telepon responden diambil acak dari buku petunjuk PT Telkom. Margin of error survei ini sekitar 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

2 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

3 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

5 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

10 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

11 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

11 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya