Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan telah mendapatkan informasi resmi yang berkaitan dengan perkembangan politik terkini menjelang Pemilihan Umum 9 April. "Ada sejumlah tokoh yang mengkhawatirkan keselamatan seseorang. Isunya macam-macam," kata SBY, saat membuka rapat kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 1 April 2014. (Baca: SBY Bicara Soal Keselamatan Seseorang, Siapa Dia?)
Pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali menebak orang yang dimaksud SBY adalah Gubernur DKI Joko Widodo. Calon presiden dari PDI Perjuangan ini memenangi beberapa survei terkait popularitas dan elektabilitas dalam Pemilu 2014. Tebakan itu didasarkan atas pernyataan Presiden untuk menjaga keamanan seseorang. "Lantaran yang bicara Presiden, isu ini sudah naik menjadi masalah nasional dan mendesak," kata Effendi, saat dihubungi Rabu, 2 April 2014. (Baca: Macam-macam Teror ke Jokowi)
Sayangnya, Effendi mengatakan, SBY tak mengatakan siapa seseorang yang dimaksud. "Padahal, di era keterbukaan seperti sekarang ini semua harus jelas."
Di negara maju, kata dia, pengawalan resmi akan diberikan kepada calon presiden dan peserta konvensi. "Langkah pemerintah seperti ini patut diapresiasi," kata dia. Jika perlu, katanya, pengamanan setara dengan pasukan pengamanan presiden.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman mengatakan Kepolisian akan menjaga keamanan seluruh tokoh yang terlibat dalam proses pemilihan umum. Mulai para calon legislator hingga calon presiden dan wakil presiden yang sudah dideklarasikan sejumlah partai politik. "Semua menjadi tanggung jawab Polri dan aparatur keamanan lain untuk mengamankan," kata Sutarman. (Baca juga: Kapolri: Kami Amankan Semua Calon Presiden)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
