Ekspresi sejumlah simpatisan partai dengan badan di penuhi cat hitam berjoget saat meramaikan kampanye perdana Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan di Lapangan Thor Gelora Pancasila, Surabaya (17/3). Kampanye yang di hadiri Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri begitu sumringah dalam kampanyenya juga pemilu kali ini karena PDI-P mengalami kenaikan suara yang di karenakan sosok Joko Widodo yang maju sebagai capres dari PDI-P. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Malang - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merencanakan kampanye terbuka tanpa musik dangdut. Kampanye yang rencananya menghadirkan juru kampanye Joko Widodo itu bakal digelar di lapangan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Ahad, 30 Maret 2014.
Selain Jokowi--sapaan akrab Joko Widodo--sejumlah pengurus teras PDIP juga dijadwalkan hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo serta Wakil Sekjen Ahmad Basarah dan Hasto Kristiyanto. "Kami ingin mendekatkan diri dengan masyarakat," kata Ketua PDIP Kota Malang Eddy Rumpoko, Jumat, 28 Maret 2014.
Eddy mengaku akan mengajak masyarakat berinteraksi langsung dengan calon presiden Jokowi. Sebagai gantinya, warga akan menyuguhkan hiburan kesenian tradisional, seperti bantengan, jaranan, dan reog. "Kader kita banyak yang terlibat dalam kesenian tradisional," kata Sekretaris PDIP Kota Malang Prijatmoko Utomo.
Kesenian tradisional, kata Prijatmoko, disuguhkan untuk menghibur masyarakat sambil menunggu kedatangan Jokowi dan kawan-kawan. Menurut Eddy, kader dan simpatisan PDIP dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan sekitarnya akan berduyun-duyun ke lapangan berkapasitas sepuluh ribu orang itu. "Kami mengerahkan sekitar 7.000 kader," kata Eddy yang juga Wali Kota Batu.
Menurut dia, PDIP akan berkampanye secara santun. PDIP juga tidak reaktif menanggapi serangan dari lawan politik yang diarahkan ke Jokowi. Sedangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum ada kepastian ikut datang ke Malang. "Ibu Mega masih tentatif. Bisa juga belau ke Malang," katanya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
18 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
