TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Tubagus Hasanudin mengklaim efek pengumuman pencapresan Jokowi sudah mendongkrak hasil survei partainya. "Efek Jokowi berdasarkan hasil survei baru mengangkat 8 persen sampai hari ini," katanya seusai kampanye partainya di Lapangan Poral, Leuwigajah, Cimahi, Kamis, 20 Maret 2014.
Menurut dia, dengan mengakumulasikannya dengan suara raihan partai berkisar 23 persen, perkiraan raihan suara baru 31 persen. "Tadi malam diperkirakan baru di angka 31 persen. Target kami sekitar 39-41 persen," katanya.
Hasanudin mengatakan partainya optimistis perkiraan itu tercapai dalam pemilu legislatif ini. "Itu bisa tercapai sampai hari H-nya, tanggal pencoblosan 9 April," katanya.
Survei partainya belum bisa mendapatkan gambaran caleg yang bisa memperoleh kursi. Namun hanya bisa menggambarkan raihan kursi di tiap daerah pemilihan. "Itu baru jumlah PDI Perjuangan menang berapa, Demokrat menang berapa, tapi siapa-siapa (yang mendapat kursi) belum terlihat," katanya.
Hasanudin mengatakan hasil perolehan suara dalam pemilu legislatif itu bakal menentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi. "Kalau (diumumkan) sekarang, oke dengan partai ini, ternyata cuma dapat setengah persen, repot juga," ujarnya.
Khusus soal cawapres pendamping Jokowi, partai baru sebatas merumuskan kriteria dan targetnya. Salah satu harus kompak dengan Jokowi. "Tentu butuh presiden dan wakil presiden yang bisa menyatu, koordinasi, dan bekerja keras," katanya.
AHMAD FIKRI
Topik terhangat:
Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century
Berita terpopuler lainnya:
Subsidi Membengkak, Hatta: RFID Omong Doang!
Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S5 di Indonesia
Bali, Obyek Wisata yang Paling Disukai Warga Rusia
Berita terkait
Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
6 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
7 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaKriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
9 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
9 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
12 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
13 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
13 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
14 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
15 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
15 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca Selengkapnya