Gubernur DKI Jakarta yang juga Kader Nasional PDI P, Joko Widodo memberikan pengarahan saat rapat akbar PDI P di Pekanbaru, Riau (8/3). Jokowi hadir di Pekanbaru, guna mengikuti Rapat Akbar PDI P juga berpidato untuk para calon anggota DPRD dari PDI P se Provinsi Riau. ANTARA/Rony Muharrman
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan partainya melakukan pendekatan kampanye yang berbeda untuk memenangkan pemilihan umum legislatif yang akan digelar 9 April mendatang. Menurut dia, metode kampanye pengumpulan massa tidak menjadi prioritas partai.
"Meskipun masih ada satu-dua kampanye dengan pengumpulan massa, masak kami masih kampanye seperti itu. Jadi macet dan merugikan orang lain. Kami ingin beda, ada diferensiasi," katanya di sela-sela blusukan di Jakarta, Selasa kemarin, 18 Maret 2014.
Jokowi mengatakan metode yang berbeda ini terlihat dari cara dan pemilihan tempat pada waktu kampanye hari pertama. Saat kampanye hari pertama, kata dia, PDIP memilih mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Tempat bersejarah ini, kata Jokowi, dipilih bukan tanpa alasan. "Gedung bersejarah, museum, dipilih karena menjadi simbol patriotik. Mengikuti jejak-jejak sejarah dan kebangkitan nasional. Ini menjadi alat kampanye yang mendidik," katanya.
Dalam kampanye selanjutnya, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan PDIP kembali akan berkampanye di gedung-gedung bersejarah atau museum. "Di luar Jakarta kan banyak objek bersejarah. Jadi, bisa saja nanti kampanye ke sana," katanya.
Tahapan kampanye terbuka pada Pemilu 2014 dilaksanakan hingga tanggal 4 April. Komisi Pemilihan Umum telah mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu di Lapangan Silang Monumen Nasional untuk mendeklarasikan kampanye damai. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengingatkan partai agar berkampanye damai dan tanpa politik uang.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
6 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
