Disindir Via Spanduk, Demokrat Lapor Bawaslu

Reporter

Selasa, 18 Maret 2014 16:38 WIB

TEMPO/Ishomuddin

TEMPO.CO, Banyuwangi - Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan dugaan kampanye hitam yang menyerang partainya ke Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur. "Panwas tingkat kabupaten, provinsi, hingga Banwaslu kami lapori," kata Wakil Sekretaris Partai Demokrat Banyuwangi As'ad Muhammad Nagib, Selasa, 18 Maret 2014.

Laporan itu, kata dia, terkait dengan ditemukannya puluhan spanduk provokatif yang terpasang di lima daerah pemilihan sejak hari pertama kampanye terbuka, Minggu, 16 Maret 2014. Spanduk-spanduk berukuran 1,5 x 1 meter itu bertuliskan: "Jangan Pilih Caleg Partai Koruptor. Aku Melarat Karena Kamu Bilang Paling Demokrat". Di spanduk tertulis nama LSM Geram atau Gerakan Rakyat Miskin Rindu Kemakmuran.

Menurut As'ad, spanduk-spanduk tersebut sengaja dipasang berdampingan dengan alat peraga kampanye sejumlah calon legislator Partai Demokrat, baik DPR RI, DPRD Provinsi Jatim, dan DPRD Banyuwangi. Di antaranya Mirda Rasyid (DPR RI), Agung (DPRD Provinsi Jatim), serta Tituk Indar dan Sri Utami (DPRD Kabupaten Banyuwangi).

As'ad menambahkan, pemasangan spanduk-spanduk itu melanggar Pasal 86 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif. "Itu termasuk pidana, bisa dipenjara 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta," katanya.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi bertindak cepat. Anggota Panwaskab, Lilik Maslikha, mengatakan telah menurunkan empat spanduk di Kecamatan Muncar. "Lainnya masih kami telusuri," katanya.

Panwas juga masih menyelidiki keberadaan LSM Geram yang diduga menempelkan spanduk-spanduk itu. Nantinya Panwas akan meneruskan laporan tersebut kepada Kepolisian Resor Banyuwangi.

IKA NINGTYAS

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

12 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya