TEMPO.CO, Makassar - Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Aswar Hasan menilai duet Joko Widodo atau Jokowi dengan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berpotensi memenangkan pemilihan presiden 2014 dengan hanya satu putaran saja.
"Ini pasangan ideal karena respon publik terhadap Jusuf Kalla bagus, sementara Jokowi membutuhkan figur yang memahami manajemen kabinet," kata Aswar kepada Tempo, Ahad 16 Maret 2014.
Selain itu, pasangan Jokowi-Kalla akan saling memberikan kontribusi positif dan menguatkan dalam menyejahterakan bangsa. "Jokowi diapresiasi rakyat sebagai tokoh bersih, berintegritas, sabar dan sangat merakyat. Kombinasinya Jusuf Kalla yang bisa diterima semua pihak dan teruji pengalamannya. Jokowi juga butuh sosok yang tegas," katanya.
Menurut dosen komunikasi politik itu, masalah utama bangsa dan negara yang sedang kritis dan membutuhkan solusi tepat dan cepat di bidang perekonomian dan keejahteraan rakyat. Sehingga, dibutuhkan figur yang memiliki integritas, visi, dan komitmen membela kepentingan rakyat.
Selain itu, mewabahnya korupsi harus menjadi prioritas utama untuk diberantas oleh duet ini. Sebab munculnya sentimen negatif rakyat terhadap banyaknya skandal korupsi di era pemerintahan saat ini, dikonversikan menjadi simpati dan harapan rakyat kepada Jusuf Kalla. Contohnya, dalam kasus Bank Century, Kalla dianggap bisa mengungkap kasus tersebut dengan cepat karena sosoknya yang tegas. "Sedangkan Jokowi senantiasa membela kepentingan rakyat kecil," ujarnya.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
Topik terhangat
Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century
Berita terhangat:
Siapa Capres Demokrat yang Bisa Saingi Jokowi?
Sinyal Malaysia Airlines Masih Ada 6 Jam Setelah Hilang
Fakta dan Misteri Raibnya Malaysia Airlines
Disindir Ruhut, Jokowi: Sudah Beribu Kali Diejek
Berita terkait
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
28 menit lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
38 menit lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
3 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
4 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
4 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
5 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
6 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
6 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
6 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
7 jam lalu
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya