TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, berpendapat calon wakil presiden yang cocok untuk Joko Widodo ialah tokoh yang dapat melengkapi kekurangan Gubernur Jakarta itu. Menurut Hanta, figurnya bisa dari purnawirawan militer atau sipil.
"Dengan catatan, Jokowi tak salah pilih wakil," ujar Hanta dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Maret 2014. Namun, Hanta enggan menyebutkan beberapa nama yang cocok untuk mendampingi mantan Wali Kota Solo itu. (Baca: 5 Sindiran Sinis Ruhut Soal Pencapresan Jokowi).
Sebab, komposisi cawapres dalam pertarungan pilpres ke depan masih sangat dinamis. Hanta memprediksi, tiap-tiap capres yang sudah resmi, termasuk Jokowi, akan menunggu hasil pemilu legislatif terlebih dahulu. "Untuk membuka kemungkinan koalisi," ujarnya. (Baca: Jokowi: Bismillahirrahmanirrahim, Saya Siap!).
Hasil survei Cirus Surveyor Group, misalnya, menyatakan Jokowi akan mendulang suara besar siapapun wakilnya. Sebanyak 38,5 persen dari 2.200 responden memilih pasangan simulasi Jokowi-Puan. Denggan simulasi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla meraih kepercayaan dari 52,8 persen responden. (Baca: Ruhut: Jokowi Capres, Indonesia Tunggu Kehancuran).
"Suara ini yang tertinggi," ujar Direktur Riset Cirus, Kadek Dwita Apriani. Suara tinggi lainnya, kata Dwita, juga akan diraih Jokowi jika dipasangkan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Masing-masingnya mendapat 47,6 persen dan 43,5 persen.
Hasil telesurvei Soegeng Soerjadi School of Government menyatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sangat cocok menjadi wakil presiden Joko Widodo. Hasil survei tersebut menyatakan pasangan ini dipilih oleh 18,8 persen dari 1250 responden di 10 kota besar Indonesia.
Sedangkan 9,28 persen responden memilih Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai wakilnya Jokowi. Angka tersebut menempatkan Ahok di urutan kedua dalam survei yang diadakan sejak 10 Februari hingga 5 Maret 2014 itu.
AMRI MAHBUB
Berita terkait
PUPR Sebut Bendungan Ameroro Tingkatkan Suplai Air untuk Irigasi Pertanian
1 jam lalu
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bendungan Ameroro di SUlawesi Utara tingkatkan suplai air lahan pertanian
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Bantuan Beras Langkah Konkret Ringankan Beban Masyarakat: Patut Disyukuri Lho
2 jam lalu
Menurut Jokowi di semua negara sekarang menghadapi kesulitan karena kenaikan harga pangan
Baca SelengkapnyaEnam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
2 jam lalu
Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.
Baca SelengkapnyaSeluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi
2 jam lalu
Presiden Jokowi mengatakan baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024. Berikut kriteria dan tugas Pansel KPK.
Baca Selengkapnya26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?
3 jam lalu
Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi
Baca SelengkapnyaLuhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali
3 jam lalu
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebut layanan Starlink akan diresmikan Jokowi bersama Elon Musk di Bali
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo
4 jam lalu
Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir
5 jam lalu
Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe
Baca SelengkapnyaHarapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi
11 jam lalu
Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
14 jam lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca Selengkapnya