TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, memandang sinis pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Siapa dia? Anak kos, anak numpang, kok nyapres," kata Ruhut saat dihubungi Tempo, Sabtu, 15 Maret 2014.
Menurut Ruhut, di dalam struktur partai berlambang banteng itu, Jokowi bukanlah siapa-siapa. Selain tak tercatat sebagai pengurus dewan pimpinan pusat, kehadiran Jokowi dalam politik nasional terbilang baru. Dia meragukan kepemimpinan Jokowi bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. (Baca: Siang Jokowi Capres, Ahok: Pagi Masih Menyangkal).
Ruhut mengatakan saat ini banyak pekerjaan di Jakarta yang belum diselesaikan oleh Jokowi. "Dia gagal mengatasi macet, banjir, dan mengelola busway." Kemenangan Jokowi di pemilihan gubernur Jakarta September 2012, kata Ruhut, bukanlah jaminan Jokowi bakal melenggang mulus menjadi RI1.
Ruhut menuding, Jokowi menang hanya karena janji kosong. "Dulu dia janji lima tahun, ini baru dua tahun sudah mau tinggalkan. Sekarang kacau semua." Ruhut juga pesimistis, majunya Jokowi sebagai calon presiden akan mendongkrak elektabilitas PDI Perjuangan. Buktinya, menurut Ruhut saat ini banyak warga Jakarta kecewa dan menyesal memilih Jokowi. (Baca: Jokowi: Bismillahirrahmanirrahim, Saya Siap!).
Dia juga mengingatkan PDI Perjuangan agar tak sesumbar bisa menggolkan Jokowi sebagai capres. "Meski menang pemilu legislatif belum tentu menang pilpres." Dia mencontohkan pada Pemilu 2004 pemenang pemilu Partai Golkar, namun yang menang pilpres justru Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhyono.
Deklarasi pencalonan Jokowi sebagai capres disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di kantor PDI Perjuangan, Jumat 14 Maret 2014. Saat itu Jokowi tengah berada di rumah Pitung, Jakarta Utara. Sedangkan Demokrat belum menentukan calon presiden. Proses pemilihan capres Demokrat baru sampai tahap sosialisasi visi dan misi 11 peserta konvensi. (Baca: Megawati Tunjukkan Surat Mandat Jokowi Nyapres).
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
