TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Internal Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Denny Iskandar mengatakan tahun ini menjadi peluang bagi partainya untuk memenangkan pemilihan umum. Apalagi, kata Denny, jika Joko Widodo ikut dalam pemilihan presiden tahun ini.
"Tahun ini peluangnya, dan kader kami terbaik, ya, Joko Widodo," kata Denny saat diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2014. "Dulu PDIP pernah khilaf. Tapi ketika nanti Jokowi dicalonkan dan menang sebagai presiden, saya yakin tidak akan khilaf seperti yang sudah-sudah." (Baca: Mega Bawa Jokowi ke Makam Bung Karno).
Denny mengatakan, meski Jokowi kemungkinan besar direstui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden, ada dilema tersendiri bagi partai berlambang kepala banteng itu. Di satu sisi, Jokowi masih harus menepati janjinya untuk tetap memimpin Jakarta selama lima tahun bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Di sisi lain, kata Denny, Jokowi harus berpisah dari Ahok. Menurut Denny, sejatinya mereka adalah pasangan ideal. "Habislah nanti PDIP di DPD DKI, apalagi kami yang paling menyuarakan soal pencairan APBD DKI Jakarta," ujarnya. "Dan pastinya Ahok akan diizinkan juga sebagai cawapres pendamping Jokowi nanti." (Baca: PDIP Ingin Jokowi Didampingi Cawapres yang Tegas).
Denny menyarankan, bila sudah dideklarasikan sebagai capres dari PDIP, Jokowi bisa saja mencalonkan tanpa harus mundur sebagai Gubernur DKI. Sebab, kata Denny, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, kepala daerah yang ingin maju pilpres cukup mengajukan cuti saja.
"Kan belum tentu terpilih juga. Kalau tidak terpilih (menjadi presiden), Jokowi bisa kembali sebagai Gubernur DKI," ujar Denny. "Yang pasti, Ahok harus dibawa sebagai cawapres karena mereka sangat cocok." (Baca: Tanggal Berapa Capres Jokowi Dideklarasikan?).
Belakangan, wacana pencapresan Jokowi semakin menguat. Kalangan internal PDIP menyebut deklarasi pencapresan dilakukan sebelum pemilu legislatif 9 April 2014. Bahkan Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi Komunitas Warga Indonesia Dono Prasetyo mengatakan deklarasi capres PDIP dilakukan pertengahan Maret 2014.
Terkait dengan pencapresan itu, Jokowi berkali-kali menjawab agar menanyakannya kepada Mega. "Kewenangannya jelas. Tanya Bu Ketum (Ketua Umum PDI Perjuangan)," ujarnya.
REZA ADITYA
Berita Lainnya:
Monopoli Siaran Bola, KPPU Curiga Tender Settingan
Nyekar Bung Karno di Hari Kerja, Jokowi Tak Etis
Temani Sidang Ayah, Nadya Mulya Tampil Serba Biru
