Muncul Potensi Golput Akibat Megaproyek di DIY

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Rabu, 12 Maret 2014 18:20 WIB

Dua wisatawan berlari menghindari ombak tinggi di pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta, Jumat (6/4). ANTARA Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Yogyakarta - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kulon Progo melihat adanya potensi golput atau tidak memilih dalam Pemilu 2014 mendatang di wilayahnya. “Berkaitan dengan program pemerintah yang ditolak warga,” ujar Ketua Panwaslu Kulon Progo M. Puja Rasa Satuhu, Rabu, 12 Maret 2014.

Dua program pemerintah itu adalah megaproyek penambangan pasir besi, termasuk pabrik bijih besi oleh PT Jogja Magasa Iron dan pembangunan bandara baru oleh PT Angkasa Pura di pesisir pantai Kulon Progo. Kedua proyek ini akan menggusur ribuan penduduk. "Kami pasif saja, enggak peduli. Karena negara dan birokrat tak bisa dipercaya," kata juru bicara warga yang bergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pasir (PPLP) Kulon Progo, Widodo, kepada Tempo, Rabu, 12 Maret 2014.

Birokrasi yang dia maksud adalah pemerintah Kulon Progo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga pemerintah pusat. Menurut Widodo, jika warga mengikuti pemilu, sama saja menyatakan setuju dengan kebijakan penambangan pasir besi yang menggusur mereka dari lahan pertanian. "Enggak usah datang ke TPS (tempat pemungutan suara)," kata Widodo.

Namun dia membantah ada ajakan kepada penduduk untuk golput. Jumlah anggota PPLP yang punya hak pilih berkisar sepuluh ribu orang. "Kami kan warga yang sakit. Kalau sakit, petugas TPS yang datang ke rumah," kata Widodo. Sakit yang dimaksud adalah sakit hati atas kebijakan pemerintah yang mengizinkan penambangan dan pembangunan pabrik itu.

Sikap yang sama dipegang penduduk yang bergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) yang menolak digusur dari lahannya untuk proyek bandara. Sikap pasif itu, menurut koordinator paguyuban, Martono, karena didorong sikap DPRD Kulon Progo yang pasif terhadap persoalan warga yang terdampak rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon.

Menurut Puja Rasa Satuhu, dia sudah menyampaikan potensi golput akibat kasus megaproyek itu kepada peserta pemilu. Pada Pemilu 2009 lalu, jumlah golput di Kulon Progo mencapai 25 persen. Penyebabnya, banyak penduduk dalam daftar pemilih tetap berdomisili di luar Kulon Progo. Puja belum bisa memprediksi persentase potensi golput kali ini. "Enggaklah kalau sampai 50 persen. Saya harap lebih kecil," kata Puja.

PITO AGUSTIN RUDIANA





Berita terkait
Deklarasi Pencapresan Jokowi 20 Maret?
Jokowi Soal Target Suara PDIP di Pemilu 2014
Arti Jawaban Jokowi Soal 'Saya Titip Jakarta'

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

12 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya