Bursa Capres PPP: Jokowi Bertahan, Samad Dicoret

Reporter

Minggu, 9 Februari 2014 07:04 WIB

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali bersama calon ketum PPP Ahmad Yani (kiri) dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Partai Persatuan Pembangunan akhirnya menyepakati tujuh tokoh yang bakal dijadikan kandidat calon presiden dalam Pemilu 2014. Tiga nama lain yang diusul sebelumnya yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan salah satu putri Gusdur Yenni Wahid dicoret dalam bursa calon presiden itu. (baca: Jokowi Masuk Bursa Capres PPP, Bagaimana Petanya?)


"Hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP memiliki alasan berbeda sehingga mereka tidak jadi dicalonkan," ujar Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani di lokasi Mukernas PPP, Grand Preanger Hotel, Bandung, Jawa Barat, Ahad dinihari, 9 Februari 2014.

Wakil Ketua Umum PPP, Suharso Monarfa menguraikan Abraham awalnya diusulkan oleh sejumlah DPW PPP, seperti DPW PPP Sulawesi Selatan, tetapi Mukernas partai Ka'bah itu memandang pencalonannya bisa mengganggu kinerja KPK, "Kami khawatir keseimbangan kerja mereka terganggu bila kami tetap menjadikannya salah satu kandidat," ujar dia.

Adapun Yenni, lanjut mantan Menteri Perumahan itu, tidak jadi dicalonkan atas permintaaan anak presiden ke empat itu sendiri. "Beliau berterimakasih atas usulan pencalonannya tetapi menganggap belum saatnya," katanya.(baca: Jusuf Kalla dan Yeni Wahid Masuk Daftar Capres PPP )

Ahmad Yani menambahkan Moeldoko juga akhirnya dicoret lantaran PPP tak ingin menyeret TNI mengurusi politik. Partainya, kata dia, tetap berharap Moeldoko berada pada jalurnya yakni menjaga stabilitas negara. "Kami menghargai usulan pengurus daerah tetapi kami melihat berbagai pertimbangan lain," ujar dia.(baca:Capres PPP, Panglima TNI Masih Dibutuhkan Prajurit)

Akhirnya, kata Yani, kandidat calon presidien yang diputuskan partainya adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddique, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor.(Baca: Survei PPP: Jokowi-Mahfud Populer di Pesantren)

Sayangnya, nama-nama itu tak jadi diumumkan dalam perayaan hari ulang tahun PPP yang ke 41 yang bakal digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Taman Sari, Bandung, Ahad siang ini.(baca:Tak Ada Deklarasi Capres, Suryadharma Irit Bicara)

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

3 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

8 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

9 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

9 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya