Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (kanan) bersama Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri mengisi seminar kebangsaan di Univesitas Sanata Dharma Yogyakarta, Sabtu (28/12). ANTARA/Regina Safri
TEMPO.CO, Surakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta segera memberi restu ke Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014. Sebab Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akrab disapa Jokowi tersebut merajai berbagai hasil survei capres 2014.
Dorongan kepada Megawati agar segera merestui Jokowi diwujudkan lewat spanduk putih berukuran panjang 8 meter dan lebar 3 meter terpasang di jembatan penyeberangan Sriwedari, saat hari bebas kendaraan di Surakarta, Ahad, 5 Januari 2014 pagi.
Di bagian atas tertulis "Surat Cinta Untuk Megawati" dan bagian bawahnya "Capreskan Jokowi", beserta foto sang Gubernur DKI Jakarta. Di sela tulisan dan foto Jokowi, terpasang kertas karton berbentuk hati berwana merah muda.
Penggagas dukungan, Mayor Haristanto mengatakan hasil survei menunjukkan Jokowi mendapat dukungan masyarakat untuk maju di pemilihan presiden 2014. "Hanya saja Jokowi seorang loyalis. Dia menunggu instruksi Megawati," ujarnya.
Karena itu saat ini bola berada di tangan Megawati. Dia meminta Megawati segera mendeklarasikan Jokowi sebagai capres dari PDI Perjuangan. "Ini tuntutan masyarakat. Kalau tidak sekarang jadi capres, kapan lagi," katanya.
Dia menyediakan 500 kertas karton berbentuk hati dalam berbagai ukuran. Masyarakat yang mendukung Jokowi sebagai capres 2014, diminta menempelkannya ke spanduk. Setelah itu, dia akan memotret spanduk tersebut dan mencetaknya. Hasil cetakan foto akan dikirim ke kantor DPP PDI Perjuangan.
Tapi seorang warga, Siti Marfuatin, 19 tahun, menilai belum saatnya Jokowi jadi capres di pilpres 2014. "Sebaiknya selesaikan dulu tugasnya sebagai Gubernur Jakarta," katanya. Dia mencela langkah Jokowi yang menjadi Gubernur Jakarta pada Oktober 2012 pada saat jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta masih tersisa sekitar 2,5 tahun.
"Sekarang jadi Gubernur Jakarta belum genap 2 tahun, masak sudah jadi presiden? Lebih baik menunggu pilpres 2019," ujar mahasiswa Komunikasi Massa Politeknik Indonusa Surakarta ini.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
