TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Achmad Basarah menilai melejitnya tingkat elektabilitas Joko Widodo pada beberapa hasil survei menunjukkan kesuksesan sistem kaderisasi partai. "Membuktikan bahwa kader-kader partai kami dipercaya oleh masyarakat," ujarnya kepada Tempo, Senin, 2 Desember 2013.
Menurut Achmad, hasil survei yang dipiblikasikan oleh lembaga-lembaga analis politik dijadikan referensi oleh partainya untuk menimbang siapa yang akan dijagokan menjadi calon presiden. "Tapi, sesuai amanat kongres tertinggi partai, keputusan tetap ada di Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri," kata dia.
Achmad optimis PDI Perjuangan bisa meraih 27 persen suara pada pemilihan umum calon legislator tahun depan. Partai berlambang banteng ini menyiapkan tiga skenario pencapresan, salah satunya dengan memasangkan Megawati dan Jokowi. "Suatu kombinasi yang menarik."
Peneliti dari Center for Strategic and INternational Studies J. Kristiadi sebelumnya mengatakan kasus korupsi beberapa kader PDI Perjuangan tidak akan mempengaruhi elektabilitas partai. Alasannya, selain karena korupsi yang merata terjadi di semua partai, PDI Perjuangan punya Jokowi. "Dia tengah digandrungi masyarakat," ujar dia.
Sebaliknya, ujar Kristiadi, kasus korupsi bisa melambungkan popularitas partai ini asalkan pemimpin PDI Perjuangan bersikap tegas. "Jangan ada isyarat membela, serahkan saja semua kepada hukum," katanya.
AMRI MAHBUB | TRI ARTINING PUTRI
Berita populer:
Dituding Terima Rp 1,7 Miliar, Ini Kata Jokowi
Stasiun Depok UI Dijaga Ketat
Sitok Bantah Beri Minuman Keras ke Mahasiswi
Harimau di Film Life of Pi Nyaris Tenggelam
Berita terkait
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
48 menit lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
1 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
2 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
3 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
5 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
9 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
10 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
11 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
11 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya