KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

Reporter

Antara

Jumat, 14 Juni 2024 15:59 WIB

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda lolos tahapan coklit ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar) merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Mereka akan bertugas di 73.225 tempat pemungutan suara pada 27 daerah.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan KPU Jabar Abdullah Sapi'i mengatakan, proses pendaftaran untuk rekrutmen pantarlih sudah berlangsung sejak tanggal 13 sampai 19 Juni 2024.

"Kami sudah menginstruksikan seluruh PPS (Panitia Pemungutan Suara) di setiap desa agar membuat pengumuman secara terbuka mengenai rekrutmen ini. Karena terbuka maka siapa pun bisa ikut mendaftar," kata pria yang akrab disapa Gus Asa ini dalam keterangan di Bandung, Jumat, 14 Juni 2024.

Mereka yang memenuhi syarat menjadi pantarlih, nantinya akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di Jawa Barat, yang berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri jumlahnya 35.912.610 orang.

Pantarlih akan mendatangi secara langsung tempat tinggal pemilih sesuai dengan data kependudukan yang tersedia untuk memutakhirkan data pemilih.

Advertising
Advertising

Berdasarkan ketentuan Pedoman Teknis Nomor 638 Tahun 2024, dibutuhkan dua orang pantarlih untuk TPS dengan pemilih lebih dari 400 orang pemilih dan satu pantarlih untuk TPS kurang dari 400 pemilih.

"Bagi masyarakat yang berminat dapat meminta informasi pendaftaran kepada PPS, PPK dan KPU kab/kota. Pendaftaran calon pantarlih di PPS sesuai dengan domisili pendaftar," tuturnya.

Pilkada Jawa Barat akan berlangsung serentak pada 27 November 2024, terdiri atas pemilihan gubernur serta pemilihan bupati-wakil bupati dan pemilihan wali kota-wakil wali kota di 27 daerah.

Selanjutnya: Pantarlih KPU Kota Bandung

<!--more-->

Pantarlih KPU Kota Bandung

Sementara itu KPU Kota Bandung membutuhkan sebanyak 6.988 petugas Pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Kota Bandung Wenti Prihadianti mengatakan, pendaftaran Pantarlih dibuka pada 13-19 Juni 2024 yang nantinya para calon Pantarlih akan diseleksi oleh PPS dan dilantik pada 24 Juni 2024 mendatang.

"Hari ini kami masuk ke tahapan pembentukan Pantarlih. Pendaftaran ini akan dilaksanakan 13 - 19 Juni 2024,” kata Wenti di Bandung, Jumat.

Wenti mengatakan, hasil pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024 ini terdapat 3.576 TPS. Jumlah ini turun dari jumlah pada saat Pemilu 2024 yang mencapai 7.424 TPS.

Menurutnya, terdapat 176 TPS berisi lebih dari 400 pemilih, sehingga membutuhkan dua orang petugas Pantarlih.

"Dan untuk honornya kurang lebih Rp 1 juta dengan masa kerja 25 Juni sampai dengan 23 Juli 2024,” kata dia.

Ia menjelaskan, syarat umum bagi masyarakat yang akan mendaftar pantarlih, berusia 17 tahun ke atas, minimal lulusan SMA atau sederajat.

Selain itu, kata dia, calon pendaftar harus menguasai kewilayahan karena memang turun ke lapangan agar tidak menyasar dan efektivitas waktu lantaran masa kerjanya sebulan.

Di antara tugas pantarlih itu, ialah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

"Jadi nanti mereka akan berkoordinasi dengan RT, RW dan PPS agar datanya akurat," kata dia.

Pilihan Editor: Jokowi dan Ketum Parpol Bahas Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Pilgub DKI

Berita terkait

PAN Keluarkan Surat Rekomendasi Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut

25 menit lalu

PAN Keluarkan Surat Rekomendasi Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut

Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bakal diusung sebagai calon Gubernur Sumatera Utara

Baca Selengkapnya

PAN Targetkan Menang Pilgub di Lima Provinsi di Jawa

8 jam lalu

PAN Targetkan Menang Pilgub di Lima Provinsi di Jawa

PAN menyebut Pilgub di Pulau Jawa menjadi fokus utama.

Baca Selengkapnya

PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

8 jam lalu

PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

Viva menyampaikan, PAN juga akan merevisi aturan partai. Menurut dia, pembahasan itu merupakan upaya menjunjung demokrasi di internal partai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Disebut Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Partai Untuk Maju di Pilkada Jakarta

9 jam lalu

Jokowi Disebut Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Partai Untuk Maju di Pilkada Jakarta

PAN menyebut Kaesang adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perhelatan pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Penyitaan Ponsel Hasto Kristiyanto oleh KPK Manuver Politik

9 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Penyitaan Ponsel Hasto Kristiyanto oleh KPK Manuver Politik

Ronny menyatakan penyitaan barang-barang milik Hasto Kristiyanto sangat menghambat PDIP dalam menyiapkan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jawa Barat Jawara Judi Online, Polda Lakukan Ini

11 jam lalu

Jawa Barat Jawara Judi Online, Polda Lakukan Ini

Posisi kedua ditempati oleh Daerah Khusus Jakarta dengan 235.568 pelaku judi online dan nilai transaksi Rp 2,3 triliun.

Baca Selengkapnya

Sebut Pilkada 2024 Lebih Rawan dari Pilpres, Pemprov Jateng Lakukan Ini

16 jam lalu

Sebut Pilkada 2024 Lebih Rawan dari Pilpres, Pemprov Jateng Lakukan Ini

Penjabat Gubernur Jateng menyebutkan setidaknya ada empat indikator kesuksesan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jawa Barat 'Juara' Judi Online, Ini Tanggapan Gubernur Bey Triadi

16 jam lalu

Jawa Barat 'Juara' Judi Online, Ini Tanggapan Gubernur Bey Triadi

PPATK merilis provinsi Jawa Barat yang paling banyak penduduknya kecanduan judi online, mencapai 535 ribu orang lebih..

Baca Selengkapnya

Mendagri Ultimatum Pemda Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2024, Apa Alasannya?

17 jam lalu

Mendagri Ultimatum Pemda Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2024, Apa Alasannya?

Kalau tidak ada anggaran untuk Pilkada 2024, Mendagri akan meminta Kemenkeu mempercepat transfer DAU ke daerah.

Baca Selengkapnya

Alasan Bawaslu Belum Bisa Tindak Kepala Desa yang Langgar Netralitas di Pilkada 2024

18 jam lalu

Alasan Bawaslu Belum Bisa Tindak Kepala Desa yang Langgar Netralitas di Pilkada 2024

Bawaslu mengakui belum dapat menindak pelanggaran perihal pemasangan alat peraga kampanye di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya