Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Suasana acara Pelepasan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Suasana acara Pelepasan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat dengan tegas menolak pemberian uang atau imbalan dalam bentuk apa pun pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Ajakan komisi antirasuah tersebut disampaikan melalui Roadshow Bus KPK 2024.

"Roadshow Bus KPK 2024 adalah upaya kami untuk mencegah korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat peluncuran Roadshow Bus KPK 2024 di Surabaya pada Kamis, 13 Juni 2024.

Di dalam bus itu terdapat berbagai informasi yang disampaikan secara digital maupun dapat dibaca dalam bentuk buku yang mengedukasi masyarakat perihal pencegahan korupsi. 

Johanis mengungkapkan, melalui kegiatan ini, momentum yang terdekat adalah mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada 2024 yang jujur, bersih, dan berintegritas.

"Salah satunya agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah dengan menerima imbalan apa pun. Termasuk masyarakat harus tegas menolak 'serangan fajar'," ujarnya.

Johanis menuturkan, bagi calon kepala daerah yang memberikan sesuatu kepada rakyat saat pemilihan, adalah awal dari suatu tindak pidana yang akan dilakukan di kemudian hari.

"Ketika dia terpilih maka akan mengupayakan bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan," ujarnya.

Kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi, kata dia, kepala daerah terpilih sering kali meminta kewajiban setoran kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kalau mau jadi Kepala OPD, tapi begini, harus bayar berapa dulu, nah…," ujarnya memberi contoh.

Peluncuran Roadshow Bus KPK 2024 di wilayah Jawa Timur yang dipusatkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di wilayah provinsi setempat.

Dalam kesempatan itu, setiap kepala daerah di Jawa Timur diminta turut mengedukasi warganya mengenai upaya pencegahan korupsi, salah satunya agar tidak menerima imbalan dari calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 yang akan digelar secara serentak pada 27 November mendatang.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi upaya pencegahan korupsi kepada masyarakat melalui Roadshow Bus KPK 2024.

“Sulitnya kalau terkait politik uang di pilkada itu kan pemerintah provinsi tidak bisa mengintervensi masing-masing pribadi masyarakat untuk benar-benar menolaknya. Tapi yang bisa kami lakukan adalah menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bersikap netral di Pilkada 2024," ucapnya.

Pilihan editor: Ragam Respons Soal Peluang Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Cegah Lima Orang ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku, Berikut Profilnya

46 menit lalu

Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam pemeriksaan sebelumnya penyidik KPK melakukan penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel dan buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Lima Orang ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku, Berikut Profilnya

KPK mencegah bepergian ke luar negeri terhadap lima orang dalam kasus Harun Masiku.


Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

1 jam lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

Eks Gubernur BI sekaligus bekas Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PT PLN (Persero). Ini rekam jejaknya.


Alam 'Mbah Dukun' Maju Pilkada Kota Banjar, Tambah Deretan Selebritas di Pilkada 2024

3 jam lalu

Alam Mbah Dukun. Instagram
Alam 'Mbah Dukun' Maju Pilkada Kota Banjar, Tambah Deretan Selebritas di Pilkada 2024

Penyanyi dangdut Alam 'Mbah Dukun' maju dalam Pilkada Kota Banjar sebagai calon independen. Ini menambah panjang deretan selebritas maju Pilkada 2024.


Pukat UGM Minta Susunan Pimpinan KPK Tidak Fokus Komposisi Polisi dan Jaksa

3 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
Pukat UGM Minta Susunan Pimpinan KPK Tidak Fokus Komposisi Polisi dan Jaksa

Menurutnya, tidak ada aturan khusus di UU KPK bahwa susunan pimpinan KPK maupun Dewas harus mewakili dari lembaga penegak hukum.


Lima Jaksa Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK

4 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Lima Jaksa Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK

Lima jaksa yang mendaftar calon pimpinan KPK lolos seleksi administrasi. Siapa saja?


4 Jenderal Polisi yang Daftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

5 jam lalu

Kolase foto dari Kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube
4 Jenderal Polisi yang Daftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

4 anggota Polri yang mendaftar calon pimpinan atau capim KPK lolos seleksi administrasi. Siapa saja?


Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

13 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

Pansel KPK menyiapkan tes teftulis bagi calon komisioner KPK dan Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi.


Ganjar: PDIP Umumkan Calon Gubernur Pilkada 2024 Akhir Juli, termasuk Jakarta dan Jateng

14 jam lalu

Mantan calon presiden nomor urut 03 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ganjar: PDIP Umumkan Calon Gubernur Pilkada 2024 Akhir Juli, termasuk Jakarta dan Jateng

Ganjar juga merespons soal Andika Perkasa yang kemungkinan akan maju di Pilgub Jawa Tengah.


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

14 jam lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

14 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

Pansel KPK membuka tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama capim KPK dan calon Dewas yang sudah lulus administrasi.