MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

Reporter

Editor

Sapto Yunus

Senin, 22 April 2024 21:44 WIB

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilu anggota legislatif atau sengketa Pileg 2024 mulai pekan depan. Sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar mulai 29 April hingga 3 Mei mendatang.

Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono mengatakan registrasi perkara PHPU Pileg 2024 dimulai pada Selasa, 23 April 2024. “Nanti kita lihat di tanggal 23 (April) berapa fix-nya jumlah permohonan yang diregistrasi,” ucap Fajar di Gedung I MK RI, Jakarta, Rabu, 17 April lalu.

Dia menambahkan pihaknya sudah merancang persidangan sengketa Pileg 2024 terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa hakim konstitusi Anwar Usman. Anwar adalah paman dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Pak Anwar Usman masuk (menangani sidang sengketa hasil Pileg), kecuali dalam hal ada konflik kepentingan di situ, sesuai putusan MKMK," kata Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024.

Sebelumnya, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Advertising
Advertising

Dalam salah satu poin kesimpulan, MKMK menyatakan Anwar Usman tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam menangani PHPU yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

PSI mengajukan permohonan PHPU Pileg ke MK. Partai berlambang mawar ini mengajukan permohonan untuk dua provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Jawa Timur. Menurut Kuasa Hukum PSI, Francine Widjojo, ada perbedaan antara penghitungan versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan penghitungan versi PSI dari C1.

Tahapan Penanganan Sengketa Pileg 2024

Tahapan penanganan perkara sengketa Pileg 2024 diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

<!--more-->

Menurut aturan itu, berikut ini tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara sengketa Pileg 2024:

1. Pengajuan permohonan: 20-23 Maret 2024.

2. Melengkapi dan memperbaiki permohonan: 23-26 Maret 2024.

3. Pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan: 23-26 Maret 2024.

4. Penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon: 26-27 Maret 2024.

5. Pencatatan permohonan pemohon dalam e-BRPK: 28 Maret-24 April 2024.

6. Penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan: 23-24 April 2024.

7. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait: 23-24 April 2024.

8. Penetapan dan penyampaian ketetapan sebagai pihak terkait: 24-29 April 2024.

9. Pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan: 24-29 April 2024.

10. Pemeriksaan pendahuluan: 29 April-3 Mei.

11. Penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan: 3-13 Mei 2024.

12. Pemeriksaan persidangan: 6-15 Mei 2024.

13. Rapat Permusyawaratan Hakim: 15-20 Mei 2024.

14. Pengucapan putusan: 21-22 Mei 2024.

15. Pemeriksaan persidangan (Lanjutan): 27-31 Mei 2024.

16. Rapat Permusyawaratan Hakim: 3-6 Juni 2024.

17. Pengucapan putusan: 7-10 Juni 2024.

18. Penyampaian salinan putusan/ketetapan: 7-10 Juni 2024.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA | MKRI.ID

Pilihan editor: Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

MKSengketa PilegPemilu 2024PSIAnwar UsmanMKMK

Berita terkait

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

2 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Bikin Hakim Konstitusi Tak Independen

4 jam lalu

Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Bikin Hakim Konstitusi Tak Independen

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan revisi UU MK bisa membuat hakim konstitusi tidak independen. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Sebut Pemeriksaan Anwar Usman Harus Berkompromi dengan Jadwal Sengketa Pileg

17 jam lalu

Ketua MKMK Sebut Pemeriksaan Anwar Usman Harus Berkompromi dengan Jadwal Sengketa Pileg

MKMK masih mendalami pokok laporan terhadap Anwar Usman. Namun, pemeriksaan belum bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Soroti Evaluasi Hakim di Revisi UU MK: Di Seluruh Dunia Tak Ada Ketentuan Itu

17 jam lalu

Ketua MKMK Soroti Evaluasi Hakim di Revisi UU MK: Di Seluruh Dunia Tak Ada Ketentuan Itu

Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menyoroti Pasal 23A yang memuat evaluasi hakim konstitusi dan disisipkan dalam revisi UU MK.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

1 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

1 hari lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

1 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

1 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

1 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi