Soal Bobby Nasution Ditolak PDIP di Pilkada Sumut, Kata Gibran dan Peluang Diusung Golkar

Reporter

Tempo.co

Selasa, 16 April 2024 20:15 WIB

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Walikota Medan, Bobby Nasution hadir ke Kantor DPP Partai Golkar pada Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Yohanes Maharso.

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut menanggapi Bobby Nasution yang ditolak oleh PDI Perjuangan untuk mengikuti proses penjaringan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 lewat partai berlambang banteng itu. Gibran yang juga kakak ipar Bobby tidak mempermasalahkan hal itu.

"Ya enggak apa-apa. Tenang aja," ucap Gibran menjawab pertanyaan awak media yang menemuinya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, sesuai menghadiri acara Halalbihalal Pemerintah Kota Solo, seperti dilaporkan tempo.co, Selasa, 16 April 2024

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berujar sudah ada pendaftaran di wilayah Sumatra Utara untuk Pilkada Serentak 2024. "Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatra Utara," kata Hasto di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Ia mengaku mendapat laporan bahwa semua orang boleh mendaftar. Kendati demikian, ada usulan dari bawah untuk mengecualikan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Namun Hasto tak menjelaskan alasannya.

Hasto juga mendapatkan laporan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga sudah membuka proses pendaftaran. "Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya pemilu," ujar dia.

Meski tak direkomendasi PDIP, namun langkah menantu Presiden Joko Widodo itu ke kontestasi Pilkada Sumatera Utara masih lapang. Sebab pada 7 April lalu di Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa partai politik berlambang pohon beringin itu telah memberi surat penugasan pada Bobby dan Ketua Golkar Sumatera Utara Musa Rajekshah.

"Tentu kemarin sudah diberikan surat penugasan juga, dan juga di sana telah diberikan surat kepada wakil gubernur sekaligus Ketua DPD Sumut yaitu Saudara Musa Rajekshah,” tutur Airlangga seperti dipantau dari siaran YouTube.

Pengamat politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan menilai PDIP bakal kesulitan mengimbangi Bobby di Sumatera Utara jika tak mau mencalonkan Wali Kota Medan itu sebagai gubernur. "Kalau menutup diri dari Bobby, PDIP harus punya kader internal yang bisa mengimbangi figur Bobby Nasution," kata Indra di Medan seperti dilansir Antara, Minggu, 14 April 2024.

Sebab, kata dia, prestasi Bobby bersama Aulia Rachman yang dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada 26 Februari 2021 cukup membanggakan. Di antaranya pada 2023 mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Medan sekitar 0,07 persen menjadi delapan persen dibandingkan pada 2022.

Bobby juga menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekitar 0,22 persen menjadi 8,67 persen dibandingkan pada 2022 tercatat 8,89 persen. Selain itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan selama 2023 sebesar 5,04 persen yang menunjukkan perkembangan baik dibandingkan pada 2022 sebesar 4,71 persen.

Menurut Indra sosok Bobby tidak bisa dilupakan begitu saja oleh PDIP karena dia membawa kemenangan besar bagi partai berlambang banteng moncong putih dalam Pilkada Medan 2020. "Dari gelagat politik saat ini, dapat dipastikan Bobby menjadi lawan PDIP pada Pilkada Sumut 2024. Menurut saya dinamika politik akan lebih menarik," ujar Indra.

SEPTIA RYANTHIE | ANTARA

Pilihan Editor: PDIP Dinilai Sulit Temukan Figur Tepat untuk Imbangi Menantu Jokowi Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Berita terkait

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

7 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

7 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

8 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

9 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

10 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

11 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

11 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

12 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

12 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

12 jam lalu

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.

Baca Selengkapnya