Daftar Parpol Lolos dan Tak Lolos DPR Versi Quick Count Pemilu 2024

Reporter

Tempo.co

Editor

Laili Ira

Senin, 19 Februari 2024 17:19 WIB

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 - 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count pemilihan anggota legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Apabila melihat quick count, maka bisa terpantau mana saja partai politik (parpol) yang kemungkinan lolos dan harus bersabar karena gagal mengirimkan perwakilannya ke Senayan.

Pasalnya, berdasarkan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), parpol peserta pemilu harus mencapai ambang batas perolehan suara parlemen (parliamentary threshold) paling rendah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR.

Merujuk pada rilis quick count 5 dari 81 lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut daftar parpol yang lolos dan tidak lolos:

Daftar Parpol Lolos dan Tak Lolos DPR Versi Quick Count Pemilu 2024

Litbang Kompas (PT Kompas Media Nusantara)

Data masuk 99,35 persen per Senin, 19 Februari 2024 pukul 10.38 WIB.

Advertising
Advertising

1. Partai lolos

  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 16,34 persen.
  2. Partai Golongan Karya (Golkar): 14,62 persen.
  3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 13,50 persen.
  4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 10,71 persen.
  5. Partai Nasional Demokrat (NasDem): 9,93 persen.
  6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 8,41 persen.
  7. Partai Demokrat: 7,59 persen.
  8. Partai Amanat Nasional (PAN): 7,05 persen.

2. Partai tak lolos

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 3,87 persen.
  2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 2,81 persen.
  3. Partai Persatuan Indonesia (Perindo): 1,38 persen.
  4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): 1,16 persen.
  5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora: 0,84 persen.
  6. Partai Buruh: 0,68 persen.
  7. Partai Ummat: 0,47 persen.
  8. Partai Bulan Bintang (PBB): 0,39 persen.
  9. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda): 0,30 persen.
  10. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): 0,23 persen.

Indikator Politik Indonesia

Data masuk 97,80 persen per Jumat, 16 Februari 2024 pukul 16.17 WIB.

1. Partai lolos

  1. PDIP: 16,78 persen.
  2. Partai Golkar: 14,97 persen.
  3. Partai Gerindra: 13,39 persen.
  4. PKB: 10,49 persen.
  5. Partai NasDem: 9,41 persen.
  6. PKS: 8,13 persen.
  7. Partai Demokrat: 7,46 persen.
  8. PAN: 6,90 persen.

2. Partai tak lolos

  1. PPP: 3,64 persen.
  2. PSI: 2,81 persen.
  3. Partai Perindo: 1,41 persen.
  4. Partai Hanura: 0,88 persen.
  5. Partai Gelora: 0,93 persen.
  6. Partai Buruh: 0,79 persen.
  7. PBB: 0,61 persen.
  8. Partai Ummat: 0,60 persen.
  9. Partai Garuda: 0,43 persen.
  10. Partai PKN: 0,38 persen.

Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Data masuk 92,15 persen per Kamis, 15 Februari 2024 pukul 11.13 WIB.

1. Partai lolos

  1. PDIP: 16,80 persen.
  2. Partai Golkar: 14,85 persen.
  3. Partai Gerindra: 13,02 persen.
  4. PKB: 10,81 persen.
  5. Partai NasDem: 9,00 persen.
  6. PKS: 8,28 persen.
  7. Partai Demokrat: 7,42 persen.
  8. PAN: 6,83 persen.

2. Partai tak lolos

  1. PPP: 3,79 persen.
  2. PSI: 2,90 persen.
  3. Partai Perindo: 1,40 persen.
  4. Partai Hanura: 1,00 persen.
  5. Partai Gelora: 1,09 persen.
  6. Partai Buruh: 0,80 persen.
  7. PBB: 0,63 persen.
  8. Partai Ummat: 0,60 persen.
  9. Partai Garuda: 0,43 persen.
  10. Partai PKN: 0,35 persen.

PT Poltracking Indonesia

Data masuk 99,30 persen per Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 19.52 WIB.

1. Partai lolos

  1. PDIP: 16,64 persen.
  2. Partai Golkar: 15,18 persen.
  3. Partai Gerindra: 13,34 persen.
  4. PKB: 10,89 persen.
  5. Partai NasDem: 9,28 persen.
  6. PKS: 8,17 persen.
  7. Partai Demokrat: 7,41 persen.
  8. PAN: 7,27 persen.

2. Partai tak lolos

  1. PPP: 3,84 persen.
  2. PSI: 2,89 persen.
  3. Partai Perindo: 1,33 persen.
  4. Partai Hanura: 0,74 persen.
  5. Partai Gelora: 0,94 persen.
  6. Partai Buruh: 0,79 persen.
  7. PBB: 0,63 persen.
  8. Partai Ummat: 0,51 persen.
  9. Partai Garuda: 0,33 persen.
  10. Partai PKN: 0,24 persen.

Populi Center (Public Opinion & Policy Research)

Data masuk 99,88 persen per Jumat, 16 Februari 2024 pukul 05.44 WIB.

1. Partai lolos

  1. PDIP: 16,33 persen.
  2. Partai Golkar: 15,54 persen.
  3. Partai Gerindra: 13,94 persen.
  4. PKB: 10,94 persen.
  5. Partai NasDem: 9,12 persen.
  6. PKS: 8,00 persen.
  7. Partai Demokrat: 7,08 persen.
  8. PAN: 7,19 persen.

2. Partai tak lolos

  1. PPP: 3,85 persen.
  2. PSI: 2,62 persen.
  3. Partai Perindo: 1,35 persen.
  4. Partai Hanura: 0,89 persen.
  5. Partai Gelora: 0,89 persen.
  6. Partai Buruh: 0,72 persen.
  7. Partai Ummat: 0,46 persen.
  8. PBB: 0,45 persen.
  9. Partai Garuda: 0,34 persen.
  10. Partai PKN: 0,29 persen.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Mengenal Parliamentary Threshold dan Syaratnya yang Loloskan Parpol ke DPR

ParpolPemilu 2024DPRDewan Perwakilan Rakyat | DPRPartai Politik

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

2 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

6 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

20 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

21 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

21 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

22 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

23 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi