TEMPO.CO, Jakarta - Proses rekapitulasi hasil Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dikabarkan diminta agar ditunda sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan informasi dari salah satu saksi partai di Depok, yang menerima informasi penundaan melalui WhatsApp, penundaan tersebut diinformasikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Penghentian proses rekapitulasi suara diduga juga terjadi di Tangerang, Banten. Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, Ketua KPU Kota Tangerang menginformasikan kepada 13 Ketua PPK se-Kota Tangerang bahwa adanya penjadwalan ulang pleno PPK.

“Berdasarkan arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, untuk memastikan kualitas data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat, jadwal pleno PPK agar di jadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024, dan bagi yang sudah berjalan agar di-skors sampai dengan tanggal 20 Februari 2024,” katanya.

Alasan penundaan proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024

KPU Kota Tangerang, Banten menginstruksikan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk menghentikan sementara kegiatan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan. Hal ini terkait dengan adanya perbaikan data di situs Info Pemilu KPU Pusat. Kabar tersebut disampaikan Komisioner KPU Kota Tangerang, Rustana, pada Ahad 18 Februari 2024.

“Kami sudah sampaikan agar proses rekapitulasi hari ini dilakukan penundaan karena sedang diperbaiki data di Info Pemilu atau situs real count KPU,” katanya.

Selain Tangerang, proses rekapitulasi suara di kecamatan di Kota Depok juga ditunda sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. “Sementara ditunda dulu,” kata Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin saat dikonfirmasi, Ahad, 18 Februari 2024. Menurutnya, penundaan lantaran ada kendala teknis dan ada beberapa yang direkomendasikan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan.

“Panwascam merekomendasikan untuk penundaan di kecamatan karena Sirekap maintenance,” kata Willi.

Salah satu saksi partai di Depok yang menerima informasi penundaan melalui WA, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan di Depok ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena menunggu file backup PDF dari KPU Provinsi untuk menginput data C hasil per TPS. Sirekap disebut sedang mengalami maintenance atau gangguan akibat DDos attacks.

Tempo telah berupaya meminta konfirmasi Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, dan jajarannya: August Mellaz, Idham Holik, hingga Betty Epsilon Idroos terkait kabar penundaan proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024. Namun hingga berita ini diunggah, para Komisioner KPU tersebut tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo.

Perihal Sirekap, sebelumnya Hasyim Asy’ari pun mengakui menerima banyak pemberitahuan maupun unggahan di media sosial yang mempertanyakan hasil penghitungan suara sementara antara formulir C hasil pemilu (plano) dan tampilan perolehan suara di Sirekap.

“Banyak sekali kiriman melalui WhatsApp kepada kami maupun unggahan di media sosial, terutama tentang perbedaan antara formulir C hasil dan hasil Sirekap,” kata Hasyim kepada wartawan di Media Center KPU, Kamis, 15 Februari 2024.

Hasyim menjelaskan, hasil penghitungan suara itu difoto petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS. Foto itu, kata Hasyim, menggunakan fitur Sirekap dan diunggah melalui aplikasi tersebut. Di situ ada sistem yang digunakan untuk mengkonversi kertas plano yang difoto itu.

KPU RI mengakui ada perbedaan hasil antara penghitungan suara sementara dari formulir C hasil Pemilu 2024 dari 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tampilan perolehan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Forum Komunikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jawa Barat meminta aplikasi Sirekap dihentikan sementara.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | BAGUS PRIBADI | RICKY JULIANSYAH

Pilihan Editor: KPU Tunda Proses Rekapitulasi di PPK dengan Alasan Perbaikan Sirekap, Said: Itu 2 Entitas Berbeda