Puluhan Anggota KPPS Meninggal dalam Pemilu 2024, Ini Kata KPU

Senin, 19 Februari 2024 08:50 WIB

Petugas KPPS menjalani perawatan di ruang rawat inap Puskesmas Telaga, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 15 Februari 2024. KPU Kabupaten Gorontalo mencatat 18 petugas KPPPS harus menjalani perawatan akibat sakit dan kelelahan pada pelaksanaan Pemilu 2024. ANTARA/Adiwinata Solihin

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga 17 Februari 2024, tercatat 57 petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal. Data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menunjukkan kematian tersebut terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Perlindungan Masyarakat, 9 saksi, 6 petugas, dua panitia pemungutan suara, serta satu anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Adapun berdasarkan usia, empat petugas berusia 17-20 tahun, tujuh petugas berusia 21-30 tahun, delapan petugas berusia 31-40 tahun, 18 petugas berusia 41-50 tahun, 15 petugas berusia 51-60 tahun, dan lima petugas berusia di atas 60 tahun.

Penyakit jantung menjadi penyebab tertinggi kematian para petugas itu, yaitu 13 kejadian. Ada pula kecelakaan yang berjumlah 8 kejadian, gangguan pernapasan akut (ARDS), dn hipertensi masing-masing sebanyak satu kejadian.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah petugas meninggal terbanyak ditemukan di Jawa Barat dengan 13 orang meninggal, Jawa Timur (12), Jawa Tengah (11), dan DKI Jakarta sebanyak 6 petugas meninggal.

Sementara itu sebanyak 8.381 petugas pemilu dirawat dengan pasien terbanyak yaitu anggota KPPS (4.281 orang), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.040 orang, dan petugas sebanyak 1.034 orang. Kemudian saksi sebanyak 707 orang, anggota Linmas sebanyak 694, anggota Bawaslu sebanyak 381, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 244 orang.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, menurut data KPU yang dirilis pada tanggal 16 Februari 2024, sebanyak 35 orang dinyatakan meninggal dan 3.909 orang mengalami sakit.

"Mohon izin untuk melaporkan data mengenai kematian dan keadaan sakit dari badan ad hoc selama periode 14-15 Februari 2024. Pembaruan data per tanggal 16 Februari 2024, pukul 18.00 WIB, menunjukkan bahwa jumlah petugas yang meninggal mencapai 35 orang," ujar Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, melalui keterangan tertulis pada Jumat malam, 16 Februari 2024.

Menurut KPU, tugas yang diemban oleh anggota KPPS menjadi sangat berat setelah berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu 2024). Tanggung jawab mereka mencakup berbagai aktivitas, seperti menghimpun data, menyebarkan undangan kepada pemilih, mempersiapkan logistik pemilu, mengatur proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), melakukan penghitungan suara, mencatat hasil pemilu, dan mengirimkannya ke basis data pusat.

Data yang disampaikan oleh KPU mengindikasikan bahwa dari jumlah tersebut, 23 orang merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 3 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 9 orang merupakan petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Belum ada laporan mengenai kematian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Sementara itu, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang mengalami sakit terbagi menjadi 119 orang anggota PPK, 596 anggota PPS, 2.878 orang KPPS, dan 316 orang petugas Linmas. "Rincian data per provinsi terlampir," tambah Hasyim. Provinsi dengan angka kematian petugas penyelenggara Pemilu 2024 tertinggi tercatat di Jawa Tengah, di mana 7 orang dinyatakan meninggal dan 265 orang mengalami sakit. Sementara di Jawa Timur, jumlah kematian mencapai 7 orang dan yang sakit 182 orang.

Di Jawa Barat, terdapat 6 orang anggota KPPS yang meninggal dan 1.995 orang yang sakit. Ketika ditanya mengenai penyebab kematian dan penyakit yang dialami oleh petugas penyelenggara pemilu, Hasyim menolak untuk memberikan jawaban langsung. Namun, beliau menyatakan bahwa para petugas yang meninggal akan menerima santunan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | JULI HANTORO | IKHSAN RELIUBUN | ANTARANEWS
Pilihan editor: Begini Penyebab Dirawatnya Seratusan Lebih Petugas KPPS\ di Bekasi

Berita terkait

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

58 menit lalu

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

3 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

Bacaan putusan dismissal hingga siang ini, MK sudah menolak mengabulkan permohonan sengketa Pileg dari PDIP dan PPP.

Baca Selengkapnya

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

7 jam lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

10 jam lalu

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

18 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

1 hari lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

2 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya