Disebut Prabowo sebagai Mantan Menteri Pendidikan, Anies: Siap Bapak

Senin, 5 Februari 2024 08:43 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto sempat menyebut capres nomor urut satu Anies Baswedan sebagai mantan Menteri Pendidikan dalam debat capres tadi malam. Anies pun merespons.

Momen itu terjadi saat Prabowo menyetujui pendapat Anies untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen.

Dalam segmen tanya-jawab antarcapres itu, Anies awalnya mengungkapkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru.

Program-program itu, kata Anies, adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru PPPK, beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan, penghargaan dan tunjangan dosen dan peneliti, serta mengurangi beban administrasi dosen.

Dalam tanggapannya, Prabowo mengaku sependapat dengan gagasan Anies. "Secara garis besar, secara objektif, saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan, dan banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu," ujar Prabowo di acara debat pilpres kelima di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.

Advertising
Advertising

Mendengar itu, Anies merespons, "Siap, Bapak," ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan pemerintah perlu mengaudit dan mengkaji sistem pendidikan. Menurut dia, banyak terjadi kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai tingkat kabupaten.

"Ini menyangkut masalah mental dam budaya dan pejabat-pejabat kita," kata Prabowo.

Debat Kelima Capres Pemilu 2024 mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi, tidak terlihat “serangan” dari Anies maupun Prabowo. Padahal, di debat-debat sebelumnya mereka terlihat saling “menyerang”.

Debat capres yang mempertemukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo pada Ahad malam, 4 Februari 2024 merupakan debat terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

KPU pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Debat capres tersebut dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV, dan Net TV.

Proses berikutnya dari Pemilu 2024 adalah hari pencoblosan yang ditetapkan pada Rabu, 14 Februari 2024. Masa kampanye masih akan berlangsung hingga 10 Februari mendatang.

Pilihan Editor: Beda dari Debat Sebelumnya, Prabowo Sebut Setuju Gagasan Anies: Maklum Beliau Mantan Mendikbud

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

6 menit lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 menit lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

33 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

41 menit lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

2 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

3 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Di Balik Hari Buku Nasional, Ini Alasan Penetapannya dan Siapa Penggagasnya?

12 jam lalu

Di Balik Hari Buku Nasional, Ini Alasan Penetapannya dan Siapa Penggagasnya?

Pemerintah pada 17 Mei 1980 menetapkan sebagai Hari Buku Nasional. Apa alasan penetapannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

21 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

22 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

23 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya