PTPS Dilantik, Apa Saja Tahapan Setelahnya?

Reporter

Yolanda Agne

Editor

Bram Setiawan

Selasa, 23 Januari 2024 14:14 WIB

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu melaksanakan pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) secara serentak pada 22 Januari 2024. Melalui media sosial X Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja memberikan ucapan selamat kepada PTPS terpilih yang telah dilantik. Ia juga menjelaskan, para PTPS yang telah dilantik akan menjalani bimbingan teknis (bimtek) selama beberapa hari.

“Selamat kepada teman-teman Pengawas TPS yang dilantik pada hari ini dan akan menjalani bimtek selama beberapa hari ke depan,” katanya dalam video yang diunggah oleh akun @bawaslu_RI pada 22 Januari 2024.

Setelah PTPS Dilantik

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PTPS harus dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara. Setelah itu dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara.

Advertising
Advertising

Dalam Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilu 2024, pada kondisi tertentu pelantikan pengawas TPS dapat didelegasikan kepada Panwaslu Kelurahan atau Desa atas nama Ketua Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan Daerah berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten kota.

Adapun rangkaian pelantikan, PTPS terpilih akan mengambil sumpah atau janji dipimpin oleh Ketua Panwaslu Kecamatan. Dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas oleh masing-masing PTPS.

Dikutip dari situs web Bawaslu Bantul setelah pelantikan para PTPS terpilih akan dibekali dengan pengetahuan tentang tugas, kewajiban dan kewenangan PTPS pada pemilu 2024. PTPS juga diberikan bekal tentang kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

Direncanakan pembekalan terhadap PTPS ini akan dilakukan sebanyak dua kali. Pembekalan kedua akan ditekankan penguatan pemahaman tentang regulasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan penggunaan aplikasi sistem pengawasan pemilu.

PTPS yang dilantik ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan di masing-masing kecamatan. Sebelumnya mereka sudah melalui seleksi administrasi dan seleksi wawancara oleh Panwaslu Kecamatan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

Berita terkait

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

11 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

22 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

2 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

3 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

4 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

4 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

4 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

5 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya