TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Tim Nasional Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Angga Putra Fidrian, membantah tudingan jika Anies menggunakan skema orang dalam atau ordal saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. instansi pemerintahan DKI Jakarta. Tudingan itu muncul setelah Anies menggunakan istilah tersebut dalam debat capres 12 Desember 2023.

Angga menyatakan bahwa penunjukkan di sejumlah instansi seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta di era Anies dilakukan secara profesional dan transparan. Dia menampik pernyataan Anggawira, Juru Bicara Anies - Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Mau masuk BUMD di jakarta ada panselnya, lewat seleksi juga, di TGUPP juga masuknya lewat open recruitment (rekrutmen terbuka). Tentu ada orang yang masuk karena dia lewat dari pres kampanye gitu ya, karena mereka yang masuk itu yang merumuskan program," kata Angga saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Senin, 18 Desember 2023.

Angga mencontohnya pemilihan Thomas Lembong sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Dia menyatakan pemilihan itu karena kompetensi Thomas. Contoh lainnya, kata Angga, adalah penunjukan Bambang Widjojanto sebagai TGUPP. DIa menyatakan hal itu karena kompetensi Bambang selaku mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia pun menilai ada pihak yang mencoba menggeser makna orang dalam yang maksud Anies dalam debat capres itu. Dia mengatakan orang dalam yang dipersoalkan Anies adalah yang mempengaruhi kebijakan negara.

"Lalu ada kaitannya sama cawapres, Walikota Medan dan Solo, yang dilihat itu nepotisme bagian itu," kata dia.

Anies singgung fenomena orang dalam pada debat capres

Sebelumnya Anies Baswedan menyinggung fenomena orang dalam yang semakin menjadi-jadi di Indonesia dalam debat capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 12 Desember 2023. Anies mengatakan fenomena ini terjadi di semua aspek kehidupan.

"Fenomena Ordal ini menyebalkan, di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada oradalnya, mau jadi guru ordal, mau masuk sekolah ada ordal, mau dapat tiket konser ada ordal, ada ordal di mana-mana yang membuat meritokrasi enggak berjalan, yang membuat etika luntur," kata Anies.

Anies Baswedan mengungkapkan, fenomena orang dalam itu tidak hanya di kalangan masyarakat bawah, tapi juga terjadi di puncak kekuasaan. Hal itu, menurut dia, membuat masyarakat kemudian menganggap fenomena tersebut lumrah.

"Beberapa waktu lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya mengatakan,'Pak di tempat kami pengangkatan guru-guru didasarkan ordal, kalau tidak ada ordal, enggak bisa jadi guru enggak bisa diangkat'. Lalu, apa jawabannya,'Atasan saya bilang wong yang di Jakarta saja pakai ordal kenapa kita yang di bawah enggak boleh pakai ordal'," ujarnya. "Negeri ini rusak apabila tatanan itu tidak hilang," kata Anies.