Janji Ganjar Pranowo Untuk Berantas Korupsi: Pemiskinan, Perampasan Aset, dan Kirim Koruptor ke Nusa Kambangan

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Febriyan

Selasa, 12 Desember 2023 22:21 WIB

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menyaytakan akan mengupayakan pemiskinan melalui perampasan aset untuk mengatasi masalah korupsi. Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis soal membuat efek jera para pelaku korupsi dalam ajang debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa, 12 Desember 2023.

Selain pemiskinan melalui perampasan aset, Ganjar juga menyatakan akan menempatkan para koruptor di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk membuat efek jera.

“Maka kita segerakan UU perampasan aset dan pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar punya efek jera karena ini bukan main-main,” kata Ganjar.

Pemimpin harus memberikan contoh yang baik

Selain itu, dalam pemberantasan korupsi, menurut Ganjar, juga penting agar para pemimpin memberikan contoh yang baik seperti hidup secara sederhana, tidak bermewah-mewah, dan mengajarkan integritas.

Sementara itu, Ganjar mengatakan untuk para pejabat ada dua yang dinilai penting untuk memberantas korupsi. Pertama, biarkan para pejabat berkembang melalui meritokrasi yang baik, sehingga ketika menduduki jabatan tidak ada jual-beli. Kedua, jangan biarkan pejabat menyetor kepada pemimpinnya.

“Kalau ini terjadi kerunyaman itu akan muncul,” kata Ganjar.

Kerugian dari kasus korupsi bisa untuk bangun 27 ribu puskesmas

Advertising
Advertising

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu juga mengutip data dari ICW bahwa sekitar Rp 230 triliun kerugian negara terjadi karena tindak pidana korupsi.

“Dan ini ekuivalen kalau kita pakai untuk buat puskesmas kira-kira 27 ribu,” kata dia.

Dalam pemaparan visinya, Ganjar memang sempat berjanji akan membangun fasilitas kesehatan setingkat puskesmas di setiap desa di seluruh Indonesia. Hal itu dia anggap penting setelah bertemu dengan seorang pastur bernama Leo di Merauke yang bercerita bagaimana dia harus membantu seorang perempuan yang melahirkan karena minimnya fasilitas kesehatan di sana.

Debat capres yang diselenggarakan KPU malam ini mengambil tema penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

Debat capres malam ini merupakan yang pertama dari lima rangkaian debat yang sudah dijadwalkan KPU dalam menghadapi Pilpres 2024. Dalam debat kali ini, ketiga pasangan calon seluruhnya hadir. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

6 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

2 hari lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya