TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Anies Baswedan mengatakan akan membuat perencanaan multi years atau tahun jamak dalam hal pengupahan tenaga kerja. Hal tersebut dianggap sebagai solusi terhadap sistem pengupahan yang dinilai sering tidak konsisten, sehingga berdampak terhadap iklim investasi.

"Saya melihat kita perlu mengubah ini, kita perlu duduk bersama, menyepakati formula bersama untuk periode multi years. Sehingga kita tidak perlu setiap tahun kita punya ketegangan," kata dia usai ditemui dalam Dialog Apindo bersama Capres 2024, di Bank Mega Tower, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2023.

Ia mengakui untuk membuat kebijakan pengupahan yang multi years ini tidak mudah. Namun ia tampak yakin kalau kebijakan ini dapat dibuat.

Anies menekankan konsep keadilan dalam proses membuat kebijakan pengupahan ini. Di mana, kata dia, harus melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk dibicarakan bersama.

"Harus ngobrol bareng-bareng," ujarnya.

Menghilangkan masalah yang sama setiap tahunnya

Anies yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menyebutkan aksi penolakan terhadap metode pengupahan saat ini merupakan persoalan klasik yang terjadi setiap tahun. Kondisi ini kata Anies, menimbulkan ketidakpastian di berbagai pihak mulai dari pengusaha, pekerja dan pemerintah.

"Di pemerintahan juga begitu, menjelang Oktober itu menjelang pusing," kata dia.

Anies menilai dengan perencanaan secara tahun jamak, kebijakan pengupahan akan lebih terprediksi. Alhasil, dia menyatakan tidak perlu terjadi tarik menarik setiap tahunnya.

"Kita tidak usah tarik menarik seperti ini terus-menerus. Dan kalau sudah begitu nanti ujungnya zero sum (berimbang), bukan sekadar mencari kompromi," kata dia.

Selanjutnya, Contohkan skema pengupahan di DKI Jakarta

<!--more-->

Anies Baswedan mencontohkan skema pengupahan yang pernah ada di Jakarta. Ia mengatakan selama rentan 2004 hingga 2015 kenaikan upah minimal provinsi (UMP) mulai 6,3 persen, 6 persen, 15 persen bankan pernah mencapai 43 persen. Hal tersebut terjadi karena pemerintah menggunakan PP nomor 78 tahun 2015.

"Itu rata-rata kenaikan UMP itu sekitar 8 persen Itu rata-rata angkanya kelihatan disitu. Rata-rata," katanya.

Namun kata Anies, ketika pandemi covid-19 terjadi pada 2020 kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2021 hanya sebesar 0,8 persen. Kondisi itu, kata Anies, membuat pihaknya mengambil kebijakan berbeda, mengadopsi K-Curve Policy.

"Apa itu K-curve? Sektor yang terdampak negatif maka UMP-nya tidak perlu naik bahkan bisa dibicarakan dengan buruh. Tapi sektor yang terdampak positif harus berbagi dong dengan buruhnya," kata Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

Capres dari Koalisi Perubahan itu mencontohkan pabrik masker dan pabrik yang produknya mengalami peningkatan permintaan di masa itu pandemi Covid.

"Nggak fair kalau dia bilang kami juga ngadepin Covid. Karena itu Jakarta satu-satunya menerapkan K-curve," kata dia.

Anies menilai kalau konsep K-Curve Policy itu sesuai dengan konsep keadilan. Ia tak menampik jika kebijakan itu tidak sesuai regulasi, namun kata Anies dalam menentukan kebijakan publik terdapat empat prinsip yang dia pegang.

"Nomor 1 Fairness, nomor 2 public interest, nomor 3 common sense, keempat data. Pada saat itu kita UMP disepakati 3,3 persen kenaikannya 2021," kata Anies.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan capres dan cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Koalisi ini terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anies-Muhaimin merupakan pasangan dengan nomor urut 1 pada Pilpres 2024.