TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Mahfud MD kompak meminta pejabat publik agar bersikap netral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dilansir dari Tempo, Cak Imin meminta agar pejabat publik tidak menggunakan fasilitas negara ketika melakukan aktivitas politik praktis. Sebelumnya, dugaan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung pasangan capres-cawapres tertentu mencuat ke permukaan.

"Paling berbahaya itu adalah aparat atau jabatan digunakan untuk fasilitas kampanye," kata dia saat ditemui di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat, Jumat, 3 November 2023.

Cak Imin itu menyatakan tak membatasi hak-hak politik yang melekat pada seseorang. Menurut dia, setiap individu boleh saja berkampanye untuk mendukung pasangan yang dia dukung.

"Ya, boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas (negara)," ujarnya.

Cak Imin pun mengharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap berkomitmen menjaga netralitas. Dia menilai netralitas presiden sangat penting agar diikuti semua lapisan aparatur sipil negara (ASN) ataupun non sipil.

"Polri dan TNI, untuk bersikap netral," kata dia.

Selain itu, bacawapres Anies Baswedan ini pun mengimbau seluruh masyarakat agar proaktif mengontrol adanya keberpihakan dan pemanfaatan aparatur dalam pelaksanaan Pemilu.

"Lagi-lagi kontrol masyarakat menjadi sangat penting. Dan saya yakin kalau ada pelanggaran dan langsung disampaikan ke publik, akan mendapat respons dari presiden secara positif," ujarnya.

Mahfud minta pejabatnya netral

Jauh sebelumnya, Mahfud MD juga sudah memberikan arahan kepada seluruh pejabat utama dan pegawai kementeriannya untuk tetap netral dan tidak terlibat politik praktis. Diketahui, selain sebagai bacawapres, Mahfud juga masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Pesan ini Mahfud sampaikan saat memberi arahan kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam, tepat satu hari setelah ia mendaftar sebagai bacawapres Ganjar Pranowo di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada kesempatan yang sama, Mahfud menekankan kementeriannya dilarang menggunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Mahfud menegaskan, urusan pencalonan adalah tanggung jawab pribadinya, bukan sebagai pejabat.

“Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah,” kata Mahfud, Jumat, 20 Oktober 2023.

Selanjutnya: “Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini…”

<!--more-->

“Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan instansi pemerintah, agar Pemilu berjalan netral," tambah Mahfud.

Presiden Jokowi telah memberikan persetujuan terhadap Mahfud untuk menjadi bacawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Sebagai menteri, Mahfud memang diharuskan mengantongi izin dari presiden.

Diketahui, Cak Imin diusung sebagai bacawapres Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara Mahfud diusung sebagai bacawapres oleh PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Isu ketidaknetralan mencuat

Isu ketidaknetralan sejumlah pejabat publik mencuat setelah video Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Paiman Raharjo, memimpin rapat pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebar luas.

“Bapak-ibu kita menindaklanjuti rapat yang kedua. Kita sudah sepakat membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilu (pemilihan umum) di 2024,” kata Paiman, dalam sebuah video pendek yang diterima Tempo, pada Senin, 30 Oktober 2023.

Dalam video tersebut, Paiman terlihat duduk mengenakan kaus dan topi berwarna merah. Dia didampingi tiga orang di sisi kiri dan kanan dengan sejumlah tamu meriung di depannya.

Mantan Rektor Universitas Prof. Moestopo itu juga mengatakan kepada tamu, hasil rapat itu akan dilaporkan Presiden Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.

“Setelah rapat hasilnya apa, saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno dan Pak Jokowi," tutur Paiman.

Saat dimintai konfirmasi, Paiman mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah relawan Sadulur Jokowi yang telah dibentuk sejak 2012 silam.

“Itu rapat rutin biasa di rumah,” kata dia melalui sambungan telepon, Senin, 30 Oktober 2023.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga sempat dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia karena diduga menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Budi Arie merupakan ketua umum kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

HAN REVANDA PUTRA | TIKA AYU

Pilihan Editor: Koalisi Indonesia Maju Yakin Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tak Bisa Diubah