Erick Thohir Urus SKCK, PAN: Sedia Payung Sebelum Hujan

Reporter

Tempo.co

Rabu, 18 Oktober 2023 17:26 WIB

Ketua PSSI, Erick Thohir saat memberikan keterangan pers terkait perhelatan Piala Dunia U-17 2023 di Ruang Konferensi Pers Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023. Dalam keterangannya Erick Thohir menyampaikan bahwa PSSI berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal perhelatan Piala Dunia U-17 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia dengan menggelar tur trofi di empat kota yang menjadi arena pertandingan. Tur trofi tersebut di mulai dari Jakarta pada 15 Oktober, Bandung pada 22 Oktober, Surabaya pada 29 Oktober dan Solo pada 5 November. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengibaratkan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) oleh Menteri BUMN Erick Thohir seperti bunyi pepatah. "Anggap saja melaksanakan pepatah sedia payung sebelum hujan. Kalau nanti diperlukan, ya, sudah ada," kata Saleh seperti dikutip Kantor Berita Antara, Rabu, 18 Oktober 2023.

Saleh tak menampik pengurusan SKCK itu bisa saja dimaksudkan untuk mempersiapkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

"Kalau Pak Erick mengurus SKCK dan berkas lainnya, itu biasa saja. Tidak perlu didiskusikan terlalu dalam. Kan boleh saja beliau urus SKCK. Biar sekalian persiapan berkas pencawapresan," ujar dia.

Menurut Saleh publik tidak perlu terlalu jauh mempertanyakan SKCK Erick, sebab pengurusan kelengkapan berkas administrasi sudah tentu memiliki tujuan.

"SKCK kan punya manfaat yang banyak. Jadi, tidak salah kalau orang mengurusnya karena ada masa berlakunya, bisa juga orang mengurus dan menyimpannya. Jika sewaktu-waktu diperlukan, tidak repot lagi untuk mengurus," tutur dia.

Terlebih, lanjut dia, kans Erick untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto juga masih terbuka sampai saat ini.

"Pak Erick kan masih memiliki peluang. Selama peluang jadi cawapres terbuka, ya kita tidak perlu pertanyakan soal pengurusan SKCK dan kelengkapan berkas lainnya," ucap dia.

Sebelumnya, Badan Intelijen dan Keamanan Polri menerbitkan SKCK untuk Erick Thohir. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan membenarkan bahwa Erick Thohir sudah mengurus SKCK di Baintelkam Polri.

"Iya sudah buat SKCK. Tapi untuk apa peruntukkan-nya saya belum dapat informasi," kata dia.

Sinyal Erick Thohir digandeng Prabowo Subianto. Erick diketahui telah mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel.

Dalam foto surat yang diperoleh Tempo, PN Jaksel menyatakan surat itu dibuat sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.

"Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia," begitu cuplikan isi surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jaksel Wahyu Imam Santoso tersebut.

Surat itu tertanggal 16 Oktober 2023. Dalam keterangannya, PN Jaksel menyatakan Erick tak pernah tersangkut masalah hukum.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi," begitu tulis PN Jaksel.

Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto membenarkan pihaknya mengeluarkan surat terebut. "Betul," kata dia singkat kepada Tempo, Rabu, 18 Oktober 2023.

HAN REVANDA PUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Prabowo Segera Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju Tentukan Cawapres

Advertising
Advertising

Berita terkait

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

17 jam lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

17 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

18 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

21 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

23 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

23 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 hari lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

1 hari lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya