TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kepala daerah belakangan ini mengajukan pengunduran diri sebelum masa jabatan usai, antara lain Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Wakil Bupati Purwakarta H, Aceng, Bupati Pasaman dan lainnya. Kebanyakan mereka memutuskan mundur karena hendak maju sebagai calon legislator atau caleg.

Namun beberapa kepala daerah memilih meletakkan jabatan yang diembannya bukan karena hendak berpartisipasi dalam kontestasi Pemilihan Legislatif atau Pileg. Mereka mengundurkan diri di antaranya lantaran merasa tidak bisa bertanggung jawab. Sementara lainnya disebabkan konflik atau alasan tertentu.

Berikut kepala daerah yang mengundurkan diri bukan karena maju menjadi caleg, dirangkum Tempo.co dari berbagai sumber.

1. Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim

Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim memutuskan mundur dari jabatannya karena merasa gagal mengemban amanah rakyat. Keputusan tersebut diajukannya melalui surat Nomor 132/335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023. Surat tersebut diserahkan secara langsung oleh Lucky Hakim ke dewan. Dia datang pada Senin, 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.00.

“Pak Lucky Hakim beserta rombongan datang ke kantor kami, menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai wakil bupati,” kata Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, Ali Fikri.

Kepada wartawan, Lucky Hakim blak-blakan mengungkapkan alasannya mundur. Sosok yang juga selebritas ini merasa gagal dan tidak memenuhi janji-janjinya saat kampanye. Begitu terpilih dan menjabat sebagai wakil bupati Indramayu selama dua tahun, deretan janji yang diungkapkannya kepada masyarakat tersebut belum terealisasi.

“Ini yang saya ingat ya. Bapak-bapak ibu-ibu pilih saya. Insya Allah nanti guru ngaji, imam masjid, imam musala, akan digaji Rp1 juta. Kenaikan tunjangan untuk enam ribu guru honorer, yang sekarang gajinya mungkin sekitar Rp300 ribu sampai Rp400 ribu, kita naikkan jadi Rp1,5 juta,” kata Lucky Hakim di Rumah Kecil, Leuwinanggung Depok, Rabu, 15 Februari 2023 lalu.

Selain itu, dia bersama Bupati Indramayu Nina Agustina juga pernah menjanjikan beasiswa untuk 100 murid ke perguruan tinggi, membangun sekolah pertanian gratis, fasilitas kesehatan ambulans gratis, membedah lima ribu rumah tidak layak huni, menyediakan lapangan sepak bola di tiap-tiap desa, hingga pembangunan jalan di daerah Indramayu.

“Itu janji yang keluar dari mulut saya,” kata Lucky Hakim.

2. Wakil Bupati Nduga, Wentius Namiangge

Pada 2019, Wakil Bupati Nduga, Wentius Namiangge juga mengundurkan diri dari jabatannya. Dilansir dari Koran Tempo, konflik berkepanjangan di Kabupaten Nduga yang mengorbankan warga sipil menjadi alasan bagi Wentius meletakkan jabatannya. Dia mengundurkan diri di hadapan warga Nduga seperti yang terungkap di dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

“Betul saya bicara (mundur dari jabatan). Ini pembunuhan terus terjadi,” kata dia kepada TEMPO melalui sambungan telepon.

Menurut Wentius, penembakan di Nduga terus terjadi meski dalam suasana Natal 2019. Pihaknya berharap masyarakat di Nduga dapat berkumpul dan bersukacita bersama keluarga merayakan Natal. Namun, kata dia, harapan itu tidak terwujud. Tahun ini, kata dia, merupakan tahun kedua warga Nduga tak merayakan Natal dengan khidmat.

“Ini suasana Natal, tapi kami urus mayat terus. Kemanusiaannya ditaruh di mana?" ucapnya.

Wentius menyatakan sudah memendam kekecewaannya sejak berbulan-bulan lalu. Dia menilai para pengambil kebijakan pada tataran lebih tinggi tak mampu membantu penyelesaian konflik di Nduga. Puncak kekecewaannya terjadi ketika sopirnya yang bernama Hendrik Lokbere tewas ditembak orang tak dikenal pada 20 Desember 2019.

Wentius mengatakan lebih baik menghidupi keluarga dia dengan pekerjaan lain dibanding memakai hasil sebagai pejabat daerah yang warganya dilanda ketakutan. Dia merasa bupati dan wakil bupati ada karena rakyat sehingga tidak adil jika ia hanya duduk manis di jabatannya dan melupakan nasib rakyatnya. Ia memastikan langkahnya ini bukan merupakan bentuk manuver politik.

3. Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution

Bupati Mandailing Natal atay Madina, Dahlan Hasan Nasution jadi kepala daerah pertama era pemerintahan periode kedua Jokowi yang mengundurkan diri bukan karena menjadi caleg. Surat pengunduran diri Dahlan tersebar lewat pesan percakapan. Dia diduga mengundurkan diri karena kecewa dengan hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2019 di Mandailing Natal. Pendukung Jokowi itu sedih karena Jokowi kalah di daerah pemerintahannya.

“Berbagai bantuan Pak Presiden itu untuk Madina cukup banyak. Saya merasa sedih karena termasuk anak gadis satu-satunya pun dikasih untuk Madina (Kahiyang Ayu). Kenapa tidak kita hargai,” ujar Dahlan saat dihubungi Tempo, Senin, 22 April 2019.

Dahlan melihat apa yang dilakukan Jokowi di Mandailing Natal sudah tepat. Namun penghargaan dari masyarakat dianggap Dahlan tidak setimpal sehingga calon presiden nomor urut 01 pada Pilpres 2029 itu kalah di daerahnya. Masyarakat Mandailing Natal, ujar Dahlan, tidak mempunyai kepedulian dan tidak menimbang hal yang benar dan salah. Hal itulah, ucap dia, yang mendorongnya untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Politikus Partai NasDem itu membantah pengunduran dirinya karena tekanan pihak tertentu. Selama bekerja di Kantor Gubernur Sumatera Utara selama 37 tahun, lalu beralih ke swasta hingga menjadi Bupati Mandailing Natal, Dahlan mengklaim tidak takut kepada siapa pun kecuali pada Tuhan. Ia juga menampik alasan mundurnya karena ditekan menantu Jokowi, Bobby Nasution. “Itu salah besar itu, salah besar itu. Fitnah itu,” kata Dahlan.

Pilihan Editor: Sederet Kepala Daerah yang Mengundurkan Diri untuk Menjadi Caleg, Gubernur NTT sampai Bupati Purwakarta