TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan terbaru memperbolehkan peserta pemilu menggelar kampanye di tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa, 15 Agustus 2023.

FSGI: selama ini jadi tempat netral

Menanggapi hal tersebut, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menyayangkan putusan MK yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan merupakan ruang netral untuk kepentingan publik. Sehingga, menurut Retno, tempat tersebut bukan untuk kampanye.

“Padahal selama ini, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah menjadi ruang netral untuk kepentingan publik, sehingga dilarang menggunakan fasilitas Pendidikan dan fasilitas pemerintah dijadikan tempat kampanye saat pemilihan umum (Pemilu)," kata Retno dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Agustus 2023.

Menyulitkan sekolah

Pada lain sisi, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan jika tempat pendidikan dijadikan tempat berkampanye secara teknis ini menyulitkan sekolah. Juga kata Heru, berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik.

“Secara teknis nantinya juga akan sulit bagi sekolah saat lembaganya digunakan untuk tempat kampanye di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini juga berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik nantinya”, ujar Heru.

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya