Pemilu 2024: Usung Konsep Negara Kesejahteraan, Ini Janji Politik Partai Buruh

Reporter

Adelia Stevina

Editor

Febriyan

Senin, 10 Juli 2023 16:56 WIB

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menggelar konferensi pers di sela-sela aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Juni 2023. Aksi tersebut menuntut agar UU Cipta Kerja dicabut. TEMPO/Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh telah memastikan memenuhi kuota calon anggota legislatif (Caleg) yang akan maju pada Pemilu 2024. Mengusung konsep negara kesejahteraan, partai yang dikomandoi oleh Said Iqbal itu mengajukan tiga prinsip utama yang akan mereka perjuangkan.

Said Iqbal menyatakan ketiga prinsip tersebut adalah kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan yang adil dan merata serta tanggung jawab publik.

"Satu, kesetaraan kesempatan (kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami). Dua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata (pro subsidi, dan menambah program jaminan sosial yaitu jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran)," Kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 10 Juli 2023.

"Termasuk anti impor beras, daging, kedelai, garam, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, tanggung jawab publik. Meliputi jaminan pengangguran, pelestarian lingkungan, dan penegakan hak asasi," lanjut Said.

Janji politik Partai Buruh

Said menyatakan, tiga prinsip itu, akan tertuang dalam berbagai janji politik Partai Buruh dalam Pemilu 2024. Diantaranya, mereka menjanjikan kenaikan gaji hingga 15 persen, penghapusan tenaga kerja alih daya (outsourcing) serta pengetatan mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (Kerja).

Advertising
Advertising

Selain itu, ada pula soal kemudahan dalam mencari kerja, pesangon besar bagi mereka yang terkena PHK, reformasi agraria, menolak impor kebutuhan pokok (kedaulatan pangan), perlindungan perempuan, anak dan disabilitas hingga gratis biaya pendidikan selama 15 tahun dan biaya kesehatan.

Said memimpin langsung rombongan partainya untuk menyerahkan perbaikan dokumen caleg ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI pada Ahad kemarin, 9 Juli 2023. Partai Buruh, menurut Said, total mendaftarkan 580 caleg DPR RI di 84 dapil di seluruh Indonesia.

Selain itu, ada juga 1.856 orang caleg DPRD Provinsi di 296 dapil di seluruh Indonesia, dan 9.560 orang Bacaleg DPRD kabupaten/kota di 1.713 dapil di seluruh Indonesia.

"Para caleg Partai Buruh di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota tidak ada tokoh publik atau orang yang terkenal, tidak ada artis, tidak ada orang kaya atau cukong, serta tidak ada pengusaha menengah atas," ujar Said.

Targetkan 30 kursi DPR RI

Caleg Partai Buruh, kata Said, berasal dari kelas pekerja, masyarakat bawah, aktivis, pimpinan serikat buruh, pemimpin serikat petani, dan akademisi.

Said menyatakan banyak dari caleg mereka yang berprofesi sebagai buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota dan miskin desa, pekerja rumah tangga, buruh migran hingga buruh informal dan generasi muda yang termasuk dalam kategori Gen Z.

Meskipun calegnya berasal dari kalangan orang biasa, Said mematok target tinggi pada Pemilu 2024. Dia menargetkan Partai Buruh bisa meraih 30 kursi DPR RI sehingga lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Dengan demikian, Partai Buruh siap mengikuti Pemilu 14 Februari 2024 dengan target perolehan 30 kursi DPR RI, 100 kursi DPRD provinsi, dan 700 kursi DPRD kab/kota di seluruh Indonesia," kata dia.

Berita terkait

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

2 jam lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

2 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

5 jam lalu

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

11 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

11 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

12 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

13 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

15 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

18 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya