Penetapan DPT Pemilu 2024 di Kalteng Berjalan Lancar, Ada 1,9 Juta Pemilih

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Rabu, 28 Juni 2023 16:58 WIB

DPT Kalimantan Tengah pada Pemilu serentak 2024. (ANTARA/HO-KPU Kalteng)

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada hari ini, Rabu, 28 Juni 2023, berjalan dengan lancar. KPU Kalteng menetapkan 1.935.166 pemilih masuk dalam DPT.

Ketua KPU Kalteng, Sastriadi, menyatakan rapat pleno tersebut dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan. Diantaranya, yang turut hadir berasal dari unsur partai politik, unsur pemerintah daerah, TNI dan Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta berbagai pihak terkait lain.

"Berdasar rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan DPT yang dihadiri berbagai pihak terkait, ditetapkan DPT di Kalteng ada 995.097 pemilih laki-laki dan 940.019 pemilih perempuan," kata Sastriadi di Palangka Raya.

Sebaran pemilh berdasarkan wilayah

Dia menerangkan, para pemilih yang telah masuk DPT itu tersebar di 136 kecamatan di 14 kabupaten/kota. KPU Kalimantan nantinya akan mendirikan 7.830 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

"Sebanyak 1.935.166 pemilih di Kalimantan Tengah ini tersebar 1.571 kelurahan/desa. Mereka akan menggunakan hak pilih sesuai dengan TPS yang telah ditetapkan," kata Sastriadi.

Advertising
Advertising

Berdasar data KPU, jumlah pemilih terbanyak akan terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara Kabupaten Sukamara menjadi wilayah dengan jumlah pemilih paling sedikit. Berikut datanya:

1. Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) - 303.608 pemilih.
2. Kabupaten Kapuas - 297.976 pemilih.
3. Kota Palangka Raya - 211.423 pemilih.
4. Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) - 200.520 pemilih
5. Kabupaten Katingan - 124.384 pemilih.
6. Kabupaten Barito Utara - 114.092 pemilih.
7. Kabupaten Seruyan - 108.397 pemilih.
8. Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) - 101.189 pemilih.
9. Kabupaten Barito Selatan (Barsel) - 98.976 pemilih.
10. Kabupaten Gunung Mas (Gumas) - 90.918 pemilih.
11. Kabupaten Murung Raya (Mura) - 82.683 pemilih.
12. Kabupaten Barito Timur (Bartim) - 81.100 pemilih.
13. Kabupaten Lamandau - 75.387 pemilih.
14. Kabupaten Sukamara - 44.463 pemilih

Sastriadi mengatakan, penetapan rekapitulasi DPT Kalimantan Tengah ini nantinya akan menjadi dasar acuan KPU Kalteng dalam kalkulasi jumlah kebutuhan logistik pemilu di TPS.

“Setelah ini nanti ditetapkan lagi jumlah daftar pemilih tetap secara nasional yang dilaksanakan tanggal 2 Juli,” kata pria yang belum lama terpilih sebagai Ketua KPU Kalteng ini.

Pada Pemilu 2024, masyarakat Kalimantan Tengah akan memilih 45 anggota DPRD Provinsi. Selain itu mereka juga akan memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah yang jumlahnya beragam.

Masyarakat Kalimantan Tengah juga akan menentukan siapa saja yang akan mewakili mereka di tingkat DPR RI. Terdapat 6 kursi DPR dari provinsi tersebut. Mereka juga berkesempatan untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Berita terkait

KPU DKI Jakarta Terima Pendaftaran Calon Independen Pilkada 2024 Sampai Hari Ini

40 menit lalu

KPU DKI Jakarta Terima Pendaftaran Calon Independen Pilkada 2024 Sampai Hari Ini

KPU Provinsi Jakarta menerima pendaftaran terakhir calon independen Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Maju Pilkada DKI, Dharma Pongrekun Daftar Lewat Jalur Independen ke KPU Sore Ini

1 jam lalu

Maju Pilkada DKI, Dharma Pongrekun Daftar Lewat Jalur Independen ke KPU Sore Ini

Purnawirawan Polri, Dharma Pongrekun, akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur Jakarta ke KPU DKI lewat jalur independen pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

2 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

4 jam lalu

KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

Batas penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU tinggal Ahad, 12 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

17 jam lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

17 jam lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

20 jam lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

22 jam lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

1 hari lalu

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

1 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya