Hanum Rais dan Bacaleg Partai Ummat Temui Pengurus Muhammadiyah Yogya

Rabu, 21 Juni 2023 07:48 WIB

Putri sulung Amien Rais, Hanum Rais diperkenalkan sebagai bacaleg Partai Ummat untuk maju DPR RI dari Dapil DIY Sabtu 29 April 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Putri politikus senior Amien Rais, Hanum Rais, dan sejumlah bakal calon legislatif Partai Ummat menemui pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa petang, 20 Juni 2023.

Mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini mencalonkan diri sebagai bacaleg DPR RI 2024 dari Partai Ummat itu mengatakan kunjungan tersebut untuk bersilaturahmi, sekaligus meminta doa dan restu dari Muhammadiyah, khususnya menghadapi tahun politik Pemilu 2024.

"Kami bahagia sekali atas pertemuan ini, kami (Partai Ummat dan Muhammadiyah) ini seperti saudara jauh tapi dekat di hati," kata Hanum.

Hanum Rais merasakan memang ada suatu kedekatan tersendiri antara Partai Ummat dengan Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah sebelumnya juga menerima kunjungan dari partai politik lain, terutama jelang Pemilu 2024 ini. "Kedekatan tentu saja yang pertama dari sisi asas, yakni asas Islam," kata Hanum.

Hanum menjelaskan, dari kesamaan asas antara Partai Ummat dan Muhammadiyah itu lantas muncul kesamaan nilai dan pandangan. Baik nilai nilai kepribadian dan perikehidupan berpolitik. Dia menuturkan, kedatangannya beserta pengurus serta bacaleg Partai Ummat di DIY itu untuk meminta doa restu dan dukungan dari kalangan Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu 2024.

Advertising
Advertising

"Karena hampir sebagian besar bacaleg Partai Ummat juga merupakan warga persyarikatan Muhammadiyah," kata dia.

Selain mohon doa restu dan dukungan, Hanum mengatakan pihaknya juga ingin mendapat masukan dan kritik dari pimpinan Muhammadiyah, terutama soal kondisi perpolitikan bangsa terkini juga Partai Ummat.

"Kami setuju Muhammadiyah tidak berpolitik, namun Muhammadiyah tentu terus mengikuti dan mengevaluasi kondisi politik bangsa, sehingga kami perlu masukan masukan itu," kata Hanum.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Azman Latief yang menemui para bacaleg dan pengurus Partai Ummat DIY itu menuturkan Muhammadiyah adalah rumah besar seluruh partai politik. Sehingga semua partai politik yang berkunjung akan diterima dengan perlakuan sama baik.

"Muhammadiyah sebagai rumah besar seluruh partai politik mendukung kiprah kader kadernya yang memilih terjun ke politik, termasuk di Partai Ummat ini," kata Azman.

Azman menuturkan, dukungan itu terutama dengan harapan, kader Muhammadiyah yang berpolitik, bisa turut andil dalam keputusan keputusan besar menyangkut kondisi bangsa, agar sesuai dengan aspirasi dan misi Muhammadiyah. Salah satunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas di Indonesia.

"Karena Muhammadiyah secara organisasi tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan politik itu, namun para kader yang terjun ke politik bisa," kata dia.

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin: Pemerintah Segera Ambil Langkah Perihal Pro Kontra Pesantren Al Zaytun

Berita terkait

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

1 jam lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 jam lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

5 jam lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

10 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

18 jam lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

3 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

3 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

5 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

5 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

5 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya