Raja Juli Antoni: Catatan Karir Kader Partai Solidaritas Indonesia yang Jadi Wamen ATR/BPN

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 5 Juni 2023 05:30 WIB

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juni 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Juli Antoni, salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia, dilantik sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, pada Rabu, 15 Juni 2022 silam. Dilantiknya Raja Juli sebagai Wakil Menteri menggantikan Surya Tjandra yang merupakan rekan satu partainya yang maju sebagai Menteri.

Seperti dilansir dari laman psi.id, Toni (panggilan akrab Raja Juli Antoni) selain menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina DPP dan anggota Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Namun sebelum bergabung dengan PSI, dulunya Toni merupakan kader PDIP.

Sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni ditugasi Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain diberi tugas untuk menyelesaikan konflik agraria, Toni juga diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk mempermudah proses sertifikasi tanah masyarakat, dan memberantas praktek mafia tanah, serta menekan ego sektoral antar-lembaga.

“Mestinya seluruh kementerian, seluruh stakeholders yang ada di negeri ini harus bekerja sama untuk memecahkan masalah secara bersama, kolaboratif, kolektif, dengan bekerja sama antar kementerian/kelembagaan," kata Juli.

Profil Raja Juli Antoni

Raja Juli Antoni merupakan politikus dan Kader PSI yang lahir pada 13 Juli 1977 di Pekanbaru, Riau. Pada 2001, dirinya berhasil meraih gelar sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah atau yang saat ini menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Advertising
Advertising

Pada 2004, Toni mendapatkan beasiswa Chevening Award sehingga dapat melanjutkan studi S2 di The Department of Peace Studies Universitas Bradford, Inggris. Setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award yang memungkinkan dirinya untuk melanjutkan studi magisternya di Inggris, Toni juga mendapatkan beasiswa dari Australian Development Scholarship atau ADS sehingga dapat membuat Toni melanjutkan studinya di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia.

Pada 2009, Toni sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PDIP untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka. Namun Toni tidak terpilih sebagai anggota DPR RI karena perolehan suaranya yang kurang alias tidak memenuhi target.

Selain itu, Toni juga pernah mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua Umum PP Muhammadiyah periode kepemimpinan 2015 hingga 2020. Namun demikian, tidak sampai terpilih, Toni mengundurkan diri dengan alasan karena ingin fokus membangun PSI.

Secara profesional, Raja Juli Antoni juga sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute dan Direktur Eksekutif The Indonesian Institute. Nama Raja Juli Antoni mulai dikenal di panggung perpolitikan, selain di Partai Solidaritas Indonesia, ketika dirinya bergabung dalam Tim Kampanye Nasional atau TKN sebagai Wakil Sekretaris dan Juru Bicara TKN untuk calon Jokowi - Ma’ruf Amin di gelaran Pemilu Presiden 2019.

TIM TEMPO

Pilihan editor : Profil Partai Solidaritas Indonesia, Partai yang Dorong Kaesang Maju Sebagai Calon Wali Kota Depok

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Presiden Senang Produksi Jagung di Sumbawa Maju

2 hari lalu

Presiden Senang Produksi Jagung di Sumbawa Maju

Saat ini yang perlu dilakukan adalah menjaga keseimbangan harga di tingkat petani maupun di tingkat peternak.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

2 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

3 hari lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

3 hari lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

3 hari lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya