Prabowo Bertemu Megawati, Oesman Sapta Odang Ucapkan Selamat

Rabu, 24 Juli 2019 16:45 WIB

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyampaikan ucapan selamat atas pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Oso, sapaan Oesman Sapta, juga mengapresiasi pertemuan itu sebagai sesuatu yang baik.

"Alhamdulillah. Bagus dong kalau gitu. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang telah bertemu dengan Ibu Mega," kata Oso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.

Oso berpendapat hubungan Megawati dan Prabowo selama ini memang baik. Apalagi, keduanya juga pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2009. "Saya menilainya enggak ada masalah hubungan Mega dengan Prabowo itu," kata dia.

Prabowo dan Megawati bertemu siang ini di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Prabowo didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Adapun Megawati menyambut Prabowo bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan.

Oso enggan berkomentar soal kaitan pertemuan tersebut dan kemungkinan Gerindra bergabung ke koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, hubungan baik antara Megawati dan Prabowo belum tentu berakhir ke merapatnya Gerindra dalam koalisi Jokowi.

"Hubungan baik tidak harus bersama-sama. Hubungan baik bisa juga menjadi oposisi untuk meng-counter dan mempersatukan pandangan yang berbeda," ujarnya.

Oso menuturkan, bertambah tidaknya anggota koalisi merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Dia mengklaim, Hanura sepenuhnya menyerahkan keputusan itu kepada Jokowi.

"Kalau Presiden menganggap itu perlu, kami kan sudah bilang kami serahkan ini kepada Presiden sebagai hak prerogatif. Jadi kalau kami serahkan kepada dia, bukan kami sebagai penentu," ucap Oso.

Berita terkait

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

9 menit lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

1 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

19 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

22 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 hari lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya