TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempersilakan dua partai rekan seiring mereka dalam pemilihan presiden 2019, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), untuk meninggalkan koalisi penyokong calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Kalau Demokrat mau berkoalisi dengan Jokowi silakan saja, itu haknya Demokrat. Jadi intinya itu haknya Demokrat, kami tidak perlu mencampuri urusan rumah tangganya Demokrat," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade, Kamis 6 Juni 2019.

BACA: Partai Demokrat Pastikan Koalisi Prabowo - Sandi Telah Berakhir

Sinyal soal sikap baru Partai Demokrat makin terang setelah dua pimpinan teras partai biru: Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di momen Idul Fitri, Rabu kemarin, 5 Juni 2019.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan juga menyebut usia koalisi Adil Makmur sudah berakhir seiring dengan pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019 lalu. "Jangan kau paksa kami main bola terus, capek juga," kata Hinca.

BACA: Pemilu Selesai, PAN Tinggalkan Koalisi Prabowo - Sandiaga

Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan juga terang-terangan menyebut koalisi penyokong Prabowo - Sandiaga Uno sudah berakhir. "Secara de facto sudah selesai," kata Bara.

Menanggapi hal itu, Andre berujar, Gerindra tak ingin ikut campur. Menurut dia, persoalan pindah koalisi merupakan urusan masing-masing partai. Gerindra, ujar Andre, tak akan mencampuri urusan Demokrat dan PAN untuk pindah koalisi.

Fokus Gerindra, kata Andre, adalah mengikuti gugatan sengketa hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Andre pun optimistis MK akan memenangkan Prabowo dan mengabulkan gugatan mereka untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin. "Fokus kami adalah melawan kecurangan, menuntut kebenaran, dan keadilan," kata Andre.

BUDIARTI UTAMI PUTRI