TEMPO.CO, Batam - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau menghadapi 9 gugatan untuk pemilu legislatif 2019 untuk DPR RI dan DPRD tingkat I dan II. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum KPU Kepri, Widiyono Agung, melalui pesan di Batam, Rabu, 29/5.

Baca juga: KPU Tak Siapkan Strategi Khusus Menghadapi Sengketa Pemilu

Rincian gugatan itu adalah dari PDIP untuk DPRD Kabupaten Bintan pada daerah pemilihan 3, Partai Garuda untuk DPRD Kota Taniungpinang daerah pemilihan Tanjungpinang 2, Partai Berkarya untuk DPR RI Dapil Kepri dan Partai Perindo untuk DPRD Prov Kepri Dapil Kepri IV.

Kemudian atas nama Bommen Hutagalung dari PDIP untuk DPRD Kota Batam dapil Kota Batam 1, Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Kepri dapil Kepri IV, PPP untuk DPRD Kota Batam dapil Kota Batam 6, Partai Golkar untuk DPRD Kota Batam dapil Batam Kota 1 dan Partai Berkarya.

Untuk gugatan Partai Berkarya yang terakhir, KPU Kepri belum mengetahui objek sengketa dan lokasinya karena permohonan gugatan tidak bisa diunduh.

Dari 9 sengketa, dua di antaranya terkait persoalan internal partai, yaitu PDIP untuk DPRD Kota Batam dapil 1 dan Partai gerindra untuk DPRD Provinsi Kepri dapil Kepri IV. "Tetapi ke-9 sengketa ini belum diregister oleh MK RI. Sebelum diregister jika dinyatakan oleh MK RI tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan," kata dia.

Sedangkan penentuan nomor regristrasi oleh MK RI akan ditetapkan pada 1 juli 2019.

KPU Kepri sudah mulai menyiapkan data untuk sengketa pemilihan presiden. "PHPU Pilpres sifatnya nasional, yang perlu disiapkan oleh KPU Provinsi Kepri adalah anomali data untuk pemilih kelahiran 1 Juli, 31 Desember, pemilih usia di atas 90 tahun dan pemilih usia dibawah 17 tahun," kata dia.