TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partainya menyarankan agar Koalisi Jokowi atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuat pakta integritas, terutama bagi partai-partai yang baru akan bergabung setelah tahapan pemilu usai. Menurutnya, pakta itu untuk menjaga soliditas koalisi.

Baca juga: Merapat ke Jokowi Dianggap Paling Rasional bagi PAN dan Demokrat

Arsul menyatakan belum mengetahui partai apa saja yang kelak akan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Meski sinyal kuat dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat cukup kuat, ia menyebut belum ada pembahasan secara formal.

Namun Arsul berkeinginan agar kelak partai yang berada di sisi pemerintah tidak berlaku seperti oposisi. “Kalau mau jadi oposisi, jadilah oposisi di luar,” tutur Arsul di Media Center Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Kamis 23 Mei 2019.

Pakta ini, kata Arsul, bukan berarti membatasi partai-partai koalisi tak bisa mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, kata dia, pakta ini menjaga agar anggota koalisi tidak berdebat di publik, tetapi di ruang-ruang terbatas saja.

Selain itu, kalau berdebat di parlemen, juga mesti ditata. "Nah, itu yang ingin kami usulkan agar aturan mainnya itu jelas,” tuturnya.

Isu merapatnya PAN dan Demokrt ke kubu pemerintah mulai menguat. Mendekatnya Demokrat muncul setelah Komandan Komanda Tugas Bersama atau Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Jokowi hingga dua kali.

PAN juga memberi sinyal merapat ke koalisi pemerintahan pasca pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi pada 24 April lalu. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut, kontrak politik partainya untuk mendukung Prabowo-Sandi dalam Koalisi Adil Makmur hanya sampai pemilihan presiden 2019. Setelah itu, PAN memiliki kedaulatan menentukan arah koalisi.