Cerita Ketua KPPS Dapat Tekanan dari Saksi Partai Saat Coblosan

Reporter

Friski Riana

Sabtu, 18 Mei 2019 13:50 WIB

Petugas KPPS berbusana adat melayani warga saat pencoblosan Pemilu di TPS 11 Kelurahan Liluwo, Kota Gorontalo, Rabu, 17 April 2019. Para petugas pun mengenakan baju adat dari berbagai daerah. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 72 Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Darmawan Chatur, mengaku mengalami sejumlah tekanan dari para saksi partai di hari pemilihan, pada 17 April lalu.

Baca juga: IDI: Kelelahan Bukan Sebab Utama Meninggalnya Petugas KPPS

"Banyak kesulitan dan pressure sangat tinggi. Kami ditunggui saksi partai dimana kami menghitung suara, itu juga ada tekanan-tekanan," kata Chatur dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.

Chatur menceritakan, ketika sedang menghitung suara sah dan tidak sah, ada saksi partai yang tidak menyimak. Sehingga, petugas KPPS harus memenuhi permintaan mereka untuk menghitung ulang surat suara yang sudah disusun. "Dan itu harus kami turutin. Kami juga tidak mau beresiko di TPS ada kecurangan," kata dia.

Bahkan, tekanan juga didapat petugas KPPS yang kelelahan. Chatur mengatakan para saksi partai protes keras ketika petugas sedang berisitirahat.

Advertising
Advertising

Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Pemilu (Formappi), Lucius Karus, menilai petugas KPPS mendapat beban psikologis pada hari H karena begitu banyak orang yang ingin tahu hasil pemilu. "Fisik terkuras, di saat yang sama menghadapi beban" kata Lucius.

Beban psikologis tersebut, kata Lucius, juga muncul karena adanya deklarasi kemenangan yang diumumkan lebih cepat sebelum penghitungan selesai. Padahal, saat itu petugas di lapangan masih bekerja. Dengan adanya beban fisik dan psikologis di lapangan, Lucius menilai kedua hal tersebut menjadi salah satu faktor banyaknya petugas yang sakit dan meninggal.

Menurut Lucius, beban kerja para petugas KPPS bisa diatasi jika ada tata kelola waktu yang bisa menjamin petugas tidak kelelahan. Selama ini, kata dia, proses pelatihan petugas pemilu hanya berkutat pada tata cara pencoblosan yang benar. "Saya kira fokus pada pencoblosan itu saja, kemudian melalaikan prosedur tata kelola waktu membuat kita harus menerima kenyataan seperti ini," katanya.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

7 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

10 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

10 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

11 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

15 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

17 hari lalu

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.

Baca Selengkapnya