TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo -Sandiaga Uno, Sudirman Said mempertanyakan alasan di balik pengunduran diri Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara Dahlan Hasan Nasution. "Apakah ada janji? Apakah ada perjanjian bahwa harus menang, kalau kalah mundur?" kata Sudirman di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad malam, 21 April 2019.

Sudirman mengatakan pengunduran diri Bupati Mandailing Natal itu perlu dikaji. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengatakan tak mungkin seorang pejabat mundur jika tak ada masalah.

Baca: Bupati Mandailing Natal Mundur, Mendagri ...

Surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution itu beredar kemarin melalui aplikasi perpesanan. Surat itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dahlan dan Tjahjo membenarkan adanya surat yang beredar itu.

Dahlan mengawali suratnya dengan menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Mandailing Natal selama tiga tahun terakhir cukup signifikan. Dia juga mengatakan sudah cukup memberikan pencerahan kepada semua lapisan masyarakat dengan melibatkan putra daerah dan ulama yang berdomisili di Jakarta dan Medan, Sumatera Utara.

Ia mengakui belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan. “Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal." Dahlan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca: Bupati Mandailing Natal Kirim Surat Mundur Diduga Terkait Pilpres

Sudirman yakin kejadian pengunduran diri Bupati Mandailing Natal itu tak berdiri tunggal, tetapi bagian dari rangkaian yang terjadi di banyak tempat. "Ini rangkaian peristiwa yang masif muncul di mana-mana.” Ia mencontohkan kejadian di Nias Selatan dan Lampung. “Ada (bekas) bupati di Lampung marah-marah sudah nunggu tapi surat suaranya enggak ada," kata dia.

Video yang beredar menampakkan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha marah-marah di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan. Hilarius naik pitam lantaran menemukan formulir C1 tak berhologram dan salinan di dalam kotak suara, sedangkan formulir aslinya diduga masih di gudang KPU.

Adapun di Lampung, bekas bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan mengamuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Permasyarakatan Rajasa, lantaran tak kebagian surat suara. Terpidana korupsi proyek infrastruktur di Lampung Selatan itu marah saat petugas KPU menjelaskan bahwa surat suara habis dan sedang diambil dari TPS terdekat. "Ini suasana yang betul-betul menimbulkan keprihatinan, malah bisa mengarah pada kegentingan. Saya kira kita tidak ingin ini terus berlanjut," kata Sudirman Said.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | IIL AZKAR MONZA