TEMPO.CO, Jakarta - Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 the, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, berencana menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok, Senin, 1 April 2019. Mereka akan melaporkan temuan tim mereka terkait adanya 17, 5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka nilai bermasalah.

"Yang jelas yang 17,5 juta harus menjadi perhatian KPU untuk segera diselesaikan. Supaya tidak ada potensi yang membuat cacat di pemilu nanti," kata Wakil Ketua BPN Slamet Maarif, saat ditemui di Aksi 313, di depan Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Ahad, 31 Maret 2019.

Slamet mengatakan pada Ahad tim BPN akan menggelar pertemuan internal terlebih dahulu. Hari Senin, selain menemui KPU, juga akan menggelar konferensi pers terkait temuan ini.

Sebelumnya, BPN memang membuat tim khsusus untuk meneliti DPT bermasalah yang dapat merugikan pemilu. Slamet yang juga merupakan Ketua Persaudaraan Alumni 212, menyampaikan hal ini dalam orasinya di Aksi 313. Ia meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan lebih jujur dan adil.

"Wahai KPU, kalau (persoalan DPT) dibiarkan, maka anda menzolimi istri anda sendiri, menzolimi keluarga anda sendiri, menzolimi seluruh rakyat Indonesia," kata Slamet.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, juga mengatakan akan hadir dalam pertemuan dengan KPU hari Senin. Selain ke KPU, Amien mengatakan temuan ini juga akan dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri.

Ia menegaskan angka 17,5 juta DPT bermasalah ini merupakan isu krusial. KPU dan Kemendagri harus menyelesaikan persoalan ini sebelum hari pemilihan pada 17 April . "Agar enak tak ada protes ke MK, yang menang cantik, dan yang kalah bisa terima," kata Amien dalam orasinya di Aksi 313.