TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk proaktif mengurusnya. Sebab, kepemilikan e-KTP ini bisa digunakan untuk menggunakan hak pilih di pemilu 2019.

Baca: Sandiaga Soal 1 Kartu Multifungsi, JK: Belum Ada Teknologinya

"Kalau punya e-KTP dia bisa mendaftar ikut menggunakan hak suara pada jam 11-12 siang dengan membawa e-KTP," ujar Tjahjo di kantor Bawaslu, Jakarta, Sabtu, 23 Maret 2019.

Tjahjo mengatakan berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR, dan Bawaslu, yang berhak menggunakan hak pilih adalah warga negara yang memiliki e-KTP. Mereka tetap bisa memilih walaupun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Saat ini, kata Tjahjo, sudah sekitar 98 persen warga yang telah merekam identitas untuk mendapatkan e-KTP. "Sisa dua persen mohon proaktif, kecuali ada beberapa daerah di Papua yang karena geografis dan kondisi masyarakat yang sulit. Yang penting masyarakat harus proaktif," ujar dia.

Terkait masyarakat yang terkendala menggunakan hak pilih, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Viryan Azis mengatakan masih banyak masyarakat yang mendatangi kantor KPU untuk mengurus pindah wilayah pemilihan. Namun berdasarkan aturan, KPU tidak bisa lagi memberikan pelayanan.

Viryan menyampaikan bahwa tugas KPU bekerja untuk melindungi hak pilih warga negara. Namun sekarang ada kendala regulasi dimana KPU tidak bisa lagi memberikan layanan pindah memilih setelah H-30.

Baca: Jusuf Kalla Sebut Ide Awal E-KTP adalah Jadi Kartu Multiguna

"Nah laporan teman-teman di sejumlah provinsi masih ada pemilih yang ingin pindah memilih, bahkan di luar negeri juga seperti itu. Nah ini mengkhawatikan, karena KPU tidak bisa melayani karena terkendala di regulasi itu," kata Viryan di kantor KPU, sabtu, 23 Maret 2019.