Pekerja melakukan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara di KPU Tulungagung, Jawa Timur, Selasa, 12 Februari 2019. Pihak KPU setempat menargetkan, pelipatan surat suara bertahap untuk DPRD kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Pilpres tersebut tuntas dalam 15 hari kerja dan selanjutnya didistribusikan ke tingkat kecamatan/desa untuk pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dosen politik Universitas Indonesia Chusnul Mariyah Phd meminta kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tidak bersikap golput pada Pemilu 2019.
Imbauan tersebut disampaikan Chusnul saat silaturahmi dengan Himpunan Warga Muhammadiyah Bulubrangsi (HWMB) di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) 2 Arehla di Jalan Raja Alang, Kuala Lumpur, Sabtu, 17/02, malam. "Para TKI jangan golput pada Pemilu 2019 nanti. Kalau anda golput siapa yang nanti mengawasi Pemilu 2019," katanya.
HWMB merupakan perkumpulan para TKI Muhammadiyah asal Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang merantau bekerja di Malaysia. Konsultan ahli Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Periode 2015-2019 ini mengajak para TKI untuk ikut dalam gerakan relawan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengawal suara di TPS.
"Saya tidak tahu kalau di luar negeri manipulasi suara dilakukan dimana, tetapi kalau di Indonesia banyak dilakukan di kecamatan yang jauh dari TPS dan jauh dari KPU. Awasi dan ikut di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)," katanya.
Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah 2010-2015 ini meminta anak-anak muda Muhammadiyah yang menuntut ilmu di Malaysia agar menguasai peraturan-peraturan Pemilu 2019. "Niatlah kita di sini untuk menjemput rejeki demi anak dan istri. Pahami peraturan pemilu dan sekarang adalah kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019," katanya.
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
5 hari lalu
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR
6 hari lalu
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR
Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.