Partai Demokrat Proses Caleg yang Pasang Foto Jokowi di Spanduk

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 8 Februari 2019 12:48 WIB

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. Partai Demokrat merayakan ulang tahun yang ke-17, bertepatan dengan ulang tahun ke-69 Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat memproses para calon legislator partainya yang memasang alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk atau baliho dengan foto pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. “Kami sedang memproses yang bersangkutan dan meminta klarifikasi,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean saat dihubungi Tempo pada Jumat, 8 Februari 2019.

Ferdinand menjanjikan hasil pemeriksaannya dalam waktu dekat. “Akan kami sampaikan apakah yang bersangkutan akan dihukum atau tidak," kata Ferdinand.

Baca:Lagi, Kepala Daerah dari Partai Demokrat Dukung Jokowi - Ma'ruf

Tempo mendapatkan kiriman beberapa gambar spanduk caleg Demokrat dengan foto Jokowi - Ma'ruf di beberapa sudut jalan. Ada dua caleg Demokrat untuk Kabupaten Bogor yakni, Yopis Piternalis dan Anton Sukartono Suratto yang memasang foto calon presiden inkumben pada alat peraga kampanyenya.

Yopis baru kemarin mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi. Sampai saat ini, Tempo berusaha mengonfirmasi apakah dua caleg ini yang memasang spanduk itu.

Advertising
Advertising

Baca: Demokrat Sebut Pemeriksaan Rocky Gerung karena Penguasa Terganggu

Partai Demokrat memang membebaskan bagi kader-kadernya yang mendukung pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Secara resmi, Demokrat mengusung pasangan Prabowo - Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin merasa diuntungkan atas keputusan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. "Dukungan kepada Jokowi - Ma'ruf secara tidak langsung sebenarnya telah diberikan (Demokrat)," ujar Sekretaris TKN Jokowi - Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Jakarta pada Rabu, 14 November 2018.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

9 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

12 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

16 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

19 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

1 hari lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya